Perintah Prabowo: Segera Perbaiki Fasilitas Umum Rusak Akibat Demo Ricuh

Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah adalah halte Transjakarta di kawasan Senen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meresmikan kembali Halte TransJakarta Senen yang sempat rusak parah. Simak detail perbaikan dan rencana monumen pengingat!

Kerusakan infrastruktur terbesar dan perlu segera diperbaiki berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, hingga Solo.

Kerusakan yang ditimbulkan dari aksi massa pekan lalu cukup signifikan, mencakup sarana transportasi, gedung pemerintahan dan lain sebagainya.

Danang menekankan agar kebutuhan anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam rencana Tahun Anggaran 2026.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri ekonomi untuk memastikan pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak hanya berpusat di Jakarta, demi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta saat ini terus menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera melakukan pemulihan ekonomi daerah setelah demonstrasi. Kerugian infrastruktur pasca-kerusuhan mencapai Rp900 miliar.

Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp55 miliar.

Bantuan yang disiapkan Presiden mencakup biaya pengobatan, dukungan pendidikan, hingga renovasi rumah sesuai kebutuhan masing-masing korban.

Dia memperkirakan, provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur, melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi.

Tito Karnavian melaporkan bahwa unjuk rasa terjadi di 107 lokasi di 32 provinsi di Indonesia.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian bergerak membubarkan massa untuk mengendalikan situasi.

Dalam pemeriksaan itu, Abdi mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Ribuan personel tersebut disiagakan untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta mengantisipasi potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.