Perintah Prabowo: Segera Perbaiki Fasilitas Umum Rusak Akibat Demo Ricuh

Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah adalah halte Transjakarta di kawasan Senen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meresmikan kembali Halte TransJakarta Senen yang sempat rusak parah. Simak detail perbaikan dan rencana monumen pengingat!

Kerusakan infrastruktur terbesar dan perlu segera diperbaiki berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, hingga Solo.

Kerusakan yang ditimbulkan dari aksi massa pekan lalu cukup signifikan, mencakup sarana transportasi, gedung pemerintahan dan lain sebagainya.

Danang menekankan agar kebutuhan anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam rencana Tahun Anggaran 2026.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri ekonomi untuk memastikan pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak hanya berpusat di Jakarta, demi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta saat ini terus menangani perbaikan sejumlah fasilitas publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera melakukan pemulihan ekonomi daerah setelah demonstrasi. Kerugian infrastruktur pasca-kerusuhan mencapai Rp900 miliar.

Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp55 miliar.

Bantuan yang disiapkan Presiden mencakup biaya pengobatan, dukungan pendidikan, hingga renovasi rumah sesuai kebutuhan masing-masing korban.

Dia memperkirakan, provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur, melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi.

Tito Karnavian melaporkan bahwa unjuk rasa terjadi di 107 lokasi di 32 provinsi di Indonesia.

Kabid Humas Polda, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan ratusan orang tersebut dipulangkan semalam dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing.

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

Adapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.