Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatra Jelang Tahun Baru 2026, Petugas Tak Ada yang Libur
Pemerintah akan mempercepat penanganan darurat serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra selama libur Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah sedang mempercepat upaya penanganan darurat serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa semua petugas akan tetap bekerja tanpa libur untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
"Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana," ungkap Pratikno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Minggu (28/12/2025).
Menurut informasi yang disampaikan, terdapat 13 kabupaten/kota yang telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota berada di Provinsi Aceh, lima kabupaten/kota di Sumatra Utara, dan empat kabupaten/kota di Sumatra Barat.
"Meskipun demikian, di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan," tambah Pratikno.
Ia juga menekankan bahwa percepatan penanganan darurat di ketiga provinsi tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut meskipun dalam momen pergantian tahun.
Pemulihan Setelah Bencana Perlu Diperbarui Secara Berkala
Hingga saat ini, Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh telah memasuki tahap pembangunan hunian sementara (huntara). Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih berada dalam proses pematangan lahan serta pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara.
Di sisi lain, dua kabupaten, yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam tahap identifikasi lahan untuk pembangunan.
Di Sumatra Utara, terdapat empat kabupaten dan kota yang telah memulai proses pembangunan huntara dan hunian tetap. Kabupaten dan kota tersebut meliputi Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sementara itu, di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang dalam proses pembangunan huntara.
Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Pesisir Selatan dengan delapan unit huntara, Lima Puluh Kota dengan tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuh kopel atau total 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar dengan satu kopel, dan Kabupaten Agam dengan dua kopel.