Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penambahan bantuan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pascabencana di wilayah Sumatra.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan bencana Sumatra yang digelar bersama DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Advertisement
Dorong Percepatan Sebelum Ramadan
Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan pentingnya percepatan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.
“Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI Polri, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata dia.
Ia menilai waktu saat ini menjadi momentum krusial untuk mempercepat pemulihan, mengingat aktivitas lapangan berpotensi melambat ketika memasuki bulan Ramadan.
“Sekarang Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan,” ujarnya.
Advertisement
Satgas Ambil Alih Eksekusi Lapangan
Sebelumnya, Dasco menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra kini dilakukan dalam skala nasional melalui pembentukan satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk satgas percepatan rehabilitasi pascabencana. Satgas mulai hari ini mengambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco.
Ia menambahkan DPR akan turut mendampingi dan membantu koordinasi kebijakan agar pelaksanaan pemulihan berjalan efektif.
“Satgas pascabencana DPR RI akan menyertai dan membantu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga memaparkan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah di Sumatra yang belum sepenuhnya pulih.
“Ada 12 wilayah yang belum normal, tujuh di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan tiga di Sumatra Barat,” kata Tito.