Pemerintah Genjot Pembangunan Rumah Permanen Korban Bencana Sumatra

Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, memastikan masyarakat tidak berlama-lama di penampungan sementara.

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Sumatra segera rampungkan data perumahan permanen bagi korban banjir, demi percepatan pembangunan hunian layak.

Satgas PRR telah memasuki tahap Realisasi Huntap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat dari pemda untuk mempercepat proses ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mendorong percepatan hunian tetap di Pidie Jaya, Aceh, sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana. Langkah ini memastikan warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak.

Masyarakat yang berada di permukiman rawan banjir dan masuk kategori daerah berisiko tinggi akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman.

Pemerintah Indonesia tengah menggenjot pembangunan perumahan permanen di Sumatera Utara bagi korban banjir dan tanah longsor, sekaligus memperluas hunian sementara. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk pemulihan pascabencana yang berkelanjutan, den

Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasca banjir Aceh Timur, dengan fokus utama pada pembukaan kembali akses dan penataan perumahan bagi warga terdampak.

Kemudian, Direktur Utama Waskita, Adhikarya, Wijaya Karya (WK), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Presiden Prabowo Subianto telah mengecek langsung 600 unit pertama yang dibangun BPI Danantara pada 1 Januari 2026.

Pemerintah Indonesia menunjukkan respons tanggap dengan menyelesaikan pembangunan lebih dari 1.000 unit pembangunan hunian pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya dalam satu bulan, menegaskan komitmen kuat dalam pemulihan wilayah te

Pemerintah bergerak cepat dalam Pembangunan Rumah Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan lebih dari 1.000 unit selesai dalam sebulan pascabencana untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Pelayanan Dokter Spesialis RSUD Pasaman Barat yang sempat terhenti akibat aksi mogok, kini kembali beroperasi penuh. Bupati Yulianto memastikan solusi insentif bagi para dokter.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan lahan pertanian dengan kebutuhan investasi di Padang, demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dua warga sipil, termasuk seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), menjadi korban peluru tersasar di Kota Padang. Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Tuanku Imam Bonjol telah membenarkan insiden ini dan sedang melakukan investigasi mendalam.

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan dua warga sipil yang diduga terkena peluru nyasar di kawasan Rektorat UNP, Padang, saat investigasi masih berjalan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mengintensifkan edukasi kepada petani jagung, fokus pada pengelolaan usaha tani, akses kredit produktif, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat demi peningkatan ekonomi daerah.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Dharmasraya meminta peninjauan ulang potongan sortasi TBS sawit sebesar 7 persen yang dinilai merugikan petani dan menyalahi aturan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh terus memperkuat peran petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) sebagai ujung tombak dalam upaya Pencegahan TPPO Imigrasi Aceh dan penyelundupan migran.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menjadi satu-satunya di Provinsi Aceh yang memberikan Remisi Waisak 2026. Seorang warga binaan beragama Buddha menerima pengurangan masa hukuman, menunjukkan komitmen pembinaan. Simak detailnya!

Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka pembakaran fasilitas USK pasca bentrokan mahasiswa. Detail peran tersangka dan kronologi insiden terungkap.

Praktisi hukum menegaskan PT PLN (Persero) wajib memberikan Kompensasi Blackout Sumatera atas kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik total lebih dari 24 jam. Simak dasar hukum dan dugaan penyebabnya yang bukan hanya cuaca buruk.

Merupakan upaya lanjutan agar bantuan fasilitas yang telah diberikan sebelumnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMKM.

BPMA dan BKI bersinergi optimalkan pengadaan barang dan jasa hulu migas Aceh, memastikan proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini demi kemandirian serta ketahanan energi nasional.