PDIP Singgung Pilkada 2024: Ambisi Jokowi, Gerakan Parcok dan Pj Kepala Daerah

Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD, menekankan pentingnya mandat langsung rakyat untuk mencegah otoritarianisme dan korupsi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Hasto tidak hanya berhenti pada kritik, karena menurutnya, Indonesia dan PDIP punya rekam jejak sejarah bahwa kedaulatan rakyat adalah di atas segalanya.

Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, jagoan PDIP tumbang di sejumlah Pilkada versi quick count.

Megawati menyindir pihak yang menghalalkan segala cara untuk menang Pilkada 2024.

Kelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.

Hasto menyebut berdasarkan hasil pemantauan sementara, beberapa wilayah seperti Sumatra Utara mengalami banjir akibat hujan deras.

Bukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.

PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.

Hasto menilai, upaya mengganjal Anies adalah proses demokrasi yang tidak sehat.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.