Pasha Ungu: Politik Pangan Bagian dari Perjuangan Generasi Muda

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan Ketahanan Pangan Aceh, termasuk cetak sawah baru dan irigasi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama penguatan Ketahanan Pangan Nasional. Strategi ini penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjut

Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera menggelar rapat strategis di Istana Merdeka guna membahas berbagai skenario.

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar PANFEST 2026 di Jakarta, menyajikan 12.000 sajian Pangan Nusantara untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus menghibur kader.

Politik Pangan di era Presiden Prabowo Subianto dituntut lebih dari sekadar stok beras. Temukan bagaimana pendekatan presisi berbasis data dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Ia menegaskan, kesiapan kader juga harus sejalan dengan komitmen mendukung dan menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menginstruksikan kader PAN Jawa Tengah untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis, demi kemajuan bangsa.

Sesuai Pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah komoditas strategis menuju kedaulatan pangan.

Penghargaan itu diberikan di Acara HUT ke-27 PAN bertajuk '27 PAN Pangan Terdepan' di The Dome, Senayan Park, Jakarta.

Hal tersebut sejalan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bahwa kedaulatan pangan sebagai syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa.

Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi politik sekaligus silaturahmi antar kader, yang dihadiri oleh 69 kepala daerah dan 9 menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Koordinator (Menko) Pangan ini pun mengungkapkan, jika dirinya mendapatkan telepon dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika Politik Sepekan terakhir diwarnai pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, bantahan Istana soal isu mundurnya Menkeu Purbaya, serta komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Perum Bulog memastikan **harga ekspor beras** Indonesia ke Malaysia akan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) domestik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan penerimaan negara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti BRIN berhasil mengembangkan riset inovatif pemanfaatan limbah kopi menjadi minyak bernilai jual tinggi, membuka peluang baru di industri kosmetik dan pangan. Simak detailnya!

Dengan potensi yang dimiliki, kader PKK memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pengetahuan, utamanya mengenai konsumsi pangan sehat.

Nantinya, skema pembentukan ini mengikuti target yang telah dipetakan oleh Kementerian Pertahanan.

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

PAN sengaja menggandeng komunitas pengelola sampah dan bank sampah kreatif sebagai fasilitator utama.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jusuf Kalla sampaikan kritik langsung ke Prabowo Subianto, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif untuk pembangunan nasional.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.