LIVE

Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

pendidikan
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20% (merdeka.com)

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Warna-warni Kegembiraan Anak-anak di Kampung Amagais Papua. (Foto: Kemensos)
Warna-warni Kegembiraan Anak-anak di Kampung Amagais Papua. (Foto: Kemensos) © 2023 fimela

Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Terungkap Pemerintah Provinsi di Papua belum memenuhi syarat wajib minimal belanja di bidang pendidikan (mandatory spending) sebesar 20 persen.


Pernyataan ini disampaikan Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Kemendagri, Horas Maurits dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6).

Horas mengatakan, Papua Barat menjadi provinsi dengan alokasi dana pendidikan terkecil sebesar 3,59 persen dari total belanja daerah.


"Yang terendah kembali lagi ada Provinsi Papua Barat hanya 3,59 persen. Ini yang kami sampaikan masih ada yang masih di bawah 20 (persen) bahkan ada yang masih 3,59 persen," katanya.

"Termasuk juga provinsi Papua sendiri, karena kita tahu persis Provinsi Papua juga kan sudah mengalami pengurangan fiskal karena pengaruh dampak pemekaran DOB. Sehingga mereka juga tentunya kesulitan juga mengalokasikan anggaran pendidikan ini," tambah Horas.

Dia mengungkapkan, tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Seperti Papua Selatan menjadi provinsi dengan alokasi dana terbesar yakni 10,08 persen diikuti Papua Barat Daya 8,88 persen, lalu Papua Pegunungan 7,79 persen.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengaku akan menjadikan data tersebut sebagai catatan yang akan diberikan perhatian. Terlebih, ia menyinggung terdapat Staf Khusus (Stafsus) Presiden yang sempat mengeluh pemerintah pusat tak membantu terkait ketimpangan pendidikan di Papua.

"Soalnya kita ingat kemarin ada Stafsus Presiden yang mengatakan bahwa tidak membantu Papua. Ternyata pemerintah daerahnya sendiri tidak menganggarkan. Ya, gapapa ini sebagai catatan kita lah Pak," jelas Dede.


Adapun alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

Topik Terkait
{{caption}}
Siswa SD di NTT Bunuh Diri, DPR Ingatkan Pemerintah Kewajiban Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN dan APBD

Hal itu disampaikan usai peristiwa meninggalnya siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga berkaitan dengan keterbatasan ekonomi keluarga.

siswa sd bunuh diri
{{caption}}
Tahukah Anda? Realisasi TKD Papua Barat Capai Rp6,58 Triliun per September 2025, Baru 60,53 Persen dari Pagu!

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Realisasi TKD Papua Barat
{{caption}}
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Jusuf Kalla
{{caption}}
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

anggaran pendidikan
{{caption}}
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Dana Pendidikan Anak
{{caption}}
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

anggaran pendidikan
{{caption}}
Wapres Gibran Perluas Program Makan Bergizi Gratis di Asmat, Libatkan Gereja

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas.

asmat
{{caption}}
Unesa Raih Rekor MURI Yoga Disabilitas Terbanyak, Wujudkan Inklusivitas Pendidikan

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berhasil mencetak Rekor MURI untuk yoga dengan peserta disabilitas terbanyak, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan inklusif dan kesetaraan. Bagaimana Unesa mewujudkan capaian inspiratif ini?

anjasmara
{{caption}}
Dispusip OKU Tingkatkan Tata Kelola Perpustakaan Sekolah, Targetkan Semua Miliki NPP Tahun Ini

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) OKU serius meningkatkan tata kelola perpustakaan sekolah di wilayahnya. Melalui Tim Baper, mereka menargetkan ratusan perpustakaan segera memiliki NPP.

budaya baca
{{caption}}
Makmur Dorong Investasi Berdampak Lingkungan dan Pendidikan Melalui Program U-DETECT Jakarta

PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) aktif mendorong Investasi Berdampak yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi lingkungan dan pendidikan melalui inisiatif inovatif.

insight investments
{{caption}}
Minat Tinggi, Penerimaan Siswa Baru SMAN 3 Sorong Capai 636 Pendaftar

Proses Penerimaan Siswa Baru SMAN 3 Sorong menarik perhatian ratusan calon peserta didik, jauh melebihi daya tampung sekolah yang terbatas.

daya tampung sekolah
{{caption}}
Pemkab Serdang Bedagai Gandeng Universitas untuk Peningkatan Kualitas SDM Daerah

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menjalin kerja sama strategis dengan dua universitas terkemuka untuk mendorong Peningkatan Kualitas SDM Serdang Bedagai. Kolaborasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi pendidikan dan pembangunan daerah.

inovasi
{{caption}}
Pawai Dukungan Masyarakat Batam Tegaskan Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Antusiasme masyarakat Batam terlihat dalam pawai dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan asupan gizi anak-anak terus terjaga demi generasi emas mendatang.

batam
{{caption}}
KPPPA Pastikan Anak Korban Pembakaran Ijazah di Lombok Barat Bisa Lanjutkan Pendidikan

Kemen PPPA Pastikan Anak Ijazah Dibakar di Lombok Barat dapat melanjutkan pendidikan, menyoroti kompleksitas permasalahan perkawinan anak dan budaya lokal yang membelenggu di NTB.

anak
{{caption}}
Perkuat Ketahanan Keluarga, Pemkab Sumbawa Barat Dorong Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginisiasi Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) untuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan dan ketahanan keluarga. Simak dampaknya!

dinas pendidikan
{{caption}}
DWP Palembang Perkuat Literasi Generasi Muda Lewat Program Berias Interaktif

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palembang meluncurkan Program Berias (Bercerita Dengan Suara Keras) untuk memperkuat literasi generasi muda sejak dini, mengubah cara pandang membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan dan interaktif.

budaya membaca
{{caption}}
Mengungkap Peran Seni dalam Pendidikan Anak: Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq Soroti Pengembangan Kreativitas Sejak Dini

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyoroti peran seni dalam pendidikan anak sejak dini sebagai kunci pengembangan kreativitas, pengenalan diri, dan pembentukan kesejahteraan psikologis.

edukasi seni
{{caption}}
Pemkab OKU Timur Perkuat Budaya Membaca Sejak Dini Lewat Empat Inovasi Literasi Daerah

Pemerintah Kabupaten OKU Timur meluncurkan empat inovasi literasi untuk memperkuat budaya membaca sejak dini, menciptakan generasi adaptif dan berdaya saing di masa depan.

budaya membaca