Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Jumlah itu disepakati setelah Kemendikdasmen mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar.

Perbedaan terletak pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari sebelumnya Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun.

Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dengan total sebesar Rp 757,8 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

Prabowo mengaku sedang berupaya memperbaiki sendi kehidupan bangsa.

Said Abdullah, mengatakan DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana terus menggenjot Rehabilitasi Sekolah Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor November 2025, demi memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga dan proses belajar mengajar kembali.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk program **perbaikan sekolah Kudus**, menyasar 48 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

DJPb Provinsi NTT melaporkan realisasi belanja pendidikan NTT mencapai Rp541,42 miliar per April 2026, bukti nyata komitmen pemerintah tingkatkan kualitas SDM dan IPM.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Ekonom memprediksi efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Ketahui alasan di balik proyeksi ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan rancangan teknik detail (DED) Jembatan Anduring di Kayu Tanam selesai Agustus 2026, membuka jalan bagi pembangunan kembali jembatan vital ini.

Pemerintah Kota Sungai Penuh kebut program Normalisasi Batang Merao untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan sektor pertanian, meskipun sempat terkendala efisiensi anggaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memulai pembangunan dua Sekolah Terintegrasi di Riau, tawarkan pendidikan unggulan berstandar internasional untuk masyarakat umum.

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.