Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Dia mengatakan, konstitusi telah mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yaitu sebesar 20 persen. Dia pun mempertanyakan hal tersebut karena nilai yang tak terealisasi yakni sebesar Rp111 triliun.

"Nilai 4 persen yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," kata Dolfie dikutip dari Antara, Selasa (27/8).

Selain itu, dia menilai bahwa anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16 persen telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan serapan anggaran yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi, sehingga dia pun meminta agar ke depannya serapan anggaran sektor pendidikan diperbaiki.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20 persen, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," kata Ecky.

Anggaran Pendidikan Tahun 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran pendidikan tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan anggaran pada APBN 2024 sebesar Rp665 triliun.

Menkeu mengatakan, anggaran pendidikan tersebut untuk melanjutkan program sebelumnya seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kemudian Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.

Selain itu, dengan meningkatnya anggaran tersebut lantaran terdapat program baru yakni program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kita lihat pendidikan Rp722,6 triliun, selain program meneruskan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa LPDP. Juga pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, di DJP, Jakarta, Jumat (16/8).

Kemudian, Presiden terpilih juga meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Oleh karena itu, melalui RAPBN 2025, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,3 triliun untuk meningkatkan keualitas pendidikan.

"Kami mengalokasikan Rp20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama pada bangunan, karena begitu banyak bangunan rusak berat, menengah, sedang. Jadi ini akan dibuat prioritas bagi Pemerintahan baru," pungkasnya.