Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Anggota Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja dan kebijakan Kemendikdasmen yang dinilai selaras kebutuhan masyarakat, namun menyoroti tiga persoalan mendasar pendidikan nasional yang butuh perhatian serius.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng menyoroti soal anggaran Pendidikan

Prabowo mengaku sedang berupaya memperbaiki sendi kehidupan bangsa.

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan dana miliaran rupiah untuk jasa pengawasan proyek rehabilitasi sekolah di Banjarmasin pada tahun 2026, memastikan kualitas dan ketahanan bangunan pendidikan yang vital.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana terus menggenjot Rehabilitasi Sekolah Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor November 2025, demi memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga dan proses belajar mengajar kembali.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk program **perbaikan sekolah Kudus**, menyasar 48 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

DJPb Provinsi NTT melaporkan realisasi belanja pendidikan NTT mencapai Rp541,42 miliar per April 2026, bukti nyata komitmen pemerintah tingkatkan kualitas SDM dan IPM.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.