NTB Siapkan Skema Evakuasi Warga Terkait Peningkatan Status Gunung Sangeang Api

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Bima memperkuat kesiapsiagaan evakuasi warga menyusul kenaikan status Gunung Sangeang Api menjadi Waspada. Bagaimana skema mitigasi yang disiapkan?

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Bima dan berbagai instansi terkait telah memperkuat kesiapsiagaan evakuasi warga. Langkah ini diambil menyusul peningkatan status Gunung Sangeang Api dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) sejak Jumat, 22 November 2025. Kenaikan status ini mendorong koordinasi lintas sektor untuk mitigasi risiko bencana.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi, mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan ini menindaklanjuti laporan khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laporan tersebut diterbitkan pada 22 November 2025, yang secara resmi mengumumkan peningkatan status gunung. "Menindaklanjuti itu kami menggelar rapat membahas upaya mitigasi dan langkah penanganan potensi dampak peningkatan aktivitas vulkanik," ujarnya melalui pernyataan yang diterima di Mataram, Minggu.

Hingga saat ini, Gunung Sangeang Api masih berada pada status Waspada, dengan imbauan larangan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama. Meskipun demikian, sekitar 150 warga masih beraktivitas di luar radius terlarang, seperti bertani dan melaut. "Meski demikian, sekitar 150 warga masih beraktivitas seperti bertani, berkebun, beternak, dan melaut di luar radius terlarang tersebut," kata dia. Oleh karena itu, skema evakuasi telah disiapkan secara matang guna melindungi masyarakat.

Peningkatan Status dan Imbauan Waspada Gunung Sangeang Api

Peningkatan status Gunung Sangeang Api menjadi Level II (Waspada) didasarkan pada laporan khusus Kementerian ESDM Nomor 143/GL.03/BGL/2025. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Status waspada ini menuntut perhatian serius dari semua pihak terkait.

Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan secara tegas diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama Gunung Sangeang Api. Selain itu, wilayah sektoral timur-tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer juga dinyatakan sebagai zona terlarang. Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko potensi bahaya.

Meskipun telah ada imbauan, data menunjukkan sekitar 150 warga masih beraktivitas di luar radius terlarang, seperti bertani, berkebun, beternak, dan melaut. Kondisi ini menjadi perhatian utama BPBD Kabupaten Bima yang bersama Camat Wera dan Kepala Desa Sangeang melakukan identifikasi. Sosialisasi terkait kesiapsiagaan evakuasi terus digencarkan kepada mereka.

Koordinasi dan Dukungan Logistik Mitigasi Bencana

Menindaklanjuti kenaikan status Gunung Sangeang Api, rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk membahas upaya mitigasi dan langkah penanganan. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak guna memastikan sinergi dalam penanggulangan bencana. Fokus utama adalah bagaimana melindungi warga dari dampak aktivitas vulkanik.

Dukungan logistik juga telah diberikan sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Gubernur NTB menyalurkan bingkisan untuk Tim Siaga Bencana Vulkanologi yang bertugas di lapangan. Selain itu, pembagian masker kepada Kepala Desa Sangeang dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi abu vulkanik.

BPBD Kabupaten Bima bersama Camat Wera dan Kepala Desa Sangeang berperan aktif dalam identifikasi kondisi masyarakat. Mereka juga memastikan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan evakuasi tersampaikan dengan baik. Upaya ini krusial untuk membangun kesadaran dan respons cepat warga.

Skema Evakuasi dan Kesiapan Sumber Daya Penanganan Gunung Sangeang Api

Pemerintah telah menyusun skema pembagian tugas evakuasi yang jelas apabila status Gunung Sangeang Api meningkat ke Level III (Siaga) hingga Level IV (Awas). Sejumlah instansi disiagakan untuk respons cepat. Ini termasuk SAR Bima, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta BPBD Kabupaten Bima.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan dukungan sumber daya yang memadai untuk memperkuat kesiapsiagaan. "Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan dukungan sumber daya untuk memperkuat kesiapsiagaan," tegas Ahmadi. Ketersediaan personel dan anggaran menjadi prioritas agar operasi evakuasi dapat berjalan lancar dan efektif.

Berbagai peralatan evakuasi telah dalam kondisi siaga penuh. Ini meliputi speed boat milik Pos SAR Bima, Polairud Bima, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, serta perahu boat KSDA Sangeang. Sarana pengungsian seperti tenda dari BPBD Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Provinsi NTB juga telah disiapkan.

Untuk mendukung kebutuhan pengungsi, dapur umum dan perlengkapan kesehatan disiagakan oleh BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial. "Dapur umum dan perlengkapan kesehatan disiagakan oleh BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial, sementara kebutuhan logistik pengungsi ditangani oleh BPBD NTB, BPBD Kabupaten Bima, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan PMI NTB," katanya. Ahmadi menyatakan pemerintah berharap proses mitigasi ini dapat berjalan efektif untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat di sekitar Gunung Sangeangapi apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.

Sumber: AntaraNews