NIK Dinonaktifkan Bisa Dihidupkan Lagi, Ini Caranya

pilgub dki jakarta

NIK Dinonaktifkan Bisa 'Dihidupkan' Lagi, Ini Caranya

Warga pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta tapi tidak menetap akan dinonaktifkankan. Totalnya mencapai 194.777 NIK.

Proses penonaktifan dimulai Maret 2024 mendatang. Sebelum benar-benar dilakukan nonaktif NIK, Pemprov DKI terlebih dahulu melakukan sosialiasi hingga November 2023.

"Jadi masih panjang ya. Saat ini kami dari Mei sampai November, kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita lakukan, verifikasi kita lakukan, updating data."

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Budi Awalludin, di Youtube Pemprov DKI, Senin (12/6).

Langkah penonaktifan NIK sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Tentang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 15 Ayat 2. UU ini mengamanahkan masyarakat yang pindah di tempat barunya, dan sudah satu tahun wajib untuk memindahkan dokumen kependudukannya agar tertib administrasi kependudukan.

NIK Bisa Diaktifkan Kembali

Masyarakat diminta tak khawatir dengan proses penonaktifan yang dilakukan. NIK masih bisa diaktifkan kembali setelah diurus pemindahannya sesuai domisili yang ditempati. Sebab, NIK berlaku seumur hidup

"Yang saat ini kita lakukan hanya penonaktifan sementara, tidak selamanya. Jadi di saat nanti masyarakat melakukan pemindahan, maka aktif lagi NIK-nya," kata Budi.

Sebenarnya, ada beberapa kategori warga Jakarta yang NIK nya tidak termasuk proses penonaktifan . Yakni, pemegang NIK yang sedang sekolah dan bekerja di luar kota atau luar negeri.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Oleh karena itu, warga yang hanya belajar atau bekerja di luar DKI dapat melapor ke RT/RW setempat jika masuk dalam kategori NIK yang akan dinonaktifkan sementara.

"Kalau memang nanti warga tersebut cek di situs yang kita siapkan masuk dalam warga yang akan dinonaktifkan sementara, maka bisa lapor RT/RW setempat," ujar Budi.

Penertiban administrasi ini dinilai penting dilakukan Pemprov DKI. Mengingat, jumlah penduduknya sangat padat. Yakni 11,3 Juta kalau malam hari. Sementara siang hari bertambah 3,2 juta. Artinya 14 sampai 15 juta di siang hari.

"Manfaatnya lagi mengurangi golput. Lalu, penerima bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi bantuan yang numpuk di RT. Lalu, terciptanya data yang akurat."

Pada dasarnya alasan sejumlah warga memilih mempertahankan KTP Jakarta karena urusan sekolah. Mereka berpikir memiliki KTP Jakarta memudahkan anak-anak mereka mendapat sekolah terbaik.

NIK Dinonaktifkan Bisa Dihidupkan Lagi, Ini Caranya

12 Juni 2023 11:46

Artikel ini ditulis oleh

Editor LIa Harahap

Topik Terkait

Reporter

LIa Harahap

KemenPAN-RB Ini Aturan MenPAN-RB soal WFH untuk PNS di Jakarta Mulai 28 Agustus 2023

Untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Kelurahan di DKI Jakarta 100 Persen Berpredikat Sadar Hukum

Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.

Baca Selengkapnya

kemacetan jakarta Usulan Pengaturan Jam Kerja buat Tekan Macet Jakarta, Ini Kata Polisi

Segala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Jakarta Ibu Kota Pindah, Pemerintah Bakal Bentuk Dewan Kawasan untuk Penataan Jakarta dan Sekitarnya

Dewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sederet Langkah JIP Wujudkan Jakarta Jadi Kota Pintar

JIP adalah anak usaha dari Jakpro yang berkomitmen menciptakan Jakarta Kota Pintar.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Baru Siap-Siap, Simulasi Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru Nusantara Mulai Maret Tahun Depan

Anas mengakui bahwa memang terdapat perbedaan biaya hidup di IKN jika dibandingkan dengan Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pilgub DKI Jakarta Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya

PKS Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya

Heru Budi Hartono Kenaikan UMP Jakarta Tak Sesuai Harapan, Heru Budi Persilakan Buruh Gugat ke PTUN

Heru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN

Baca Selengkapnya