Warga pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta tapi tidak menetap akan dinonaktifkankan. Totalnya mencapai 194.777 NIK.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Budi Awalludin, di Youtube Pemprov DKI, Senin (12/6).
Langkah penonaktifan NIK sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Tentang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 15 Ayat 2. UU ini mengamanahkan masyarakat yang pindah di tempat barunya, dan sudah satu tahun wajib untuk memindahkan dokumen kependudukannya agar tertib administrasi kependudukan.
"Yang saat ini kita lakukan hanya penonaktifan sementara, tidak selamanya. Jadi di saat nanti masyarakat melakukan pemindahan, maka aktif lagi NIK-nya," kata Budi.
"Kalau memang nanti warga tersebut cek di situs yang kita siapkan masuk dalam warga yang akan dinonaktifkan sementara, maka bisa lapor RT/RW setempat," ujar Budi.
"Manfaatnya lagi mengurangi golput. Lalu, penerima bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi bantuan yang numpuk di RT. Lalu, terciptanya data yang akurat."
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Baca Selengkapnya
Segala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.
Baca Selengkapnya
Dewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.
Baca Selengkapnya
JIP adalah anak usaha dari Jakpro yang berkomitmen menciptakan Jakarta Kota Pintar.
Baca Selengkapnya
Anas mengakui bahwa memang terdapat perbedaan biaya hidup di IKN jika dibandingkan dengan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Heru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi