LIVE

12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

asn
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan (merdeka.com)

Dari jumlah tersebut, 12.851 jiwa di antaranya telah dimasukkan dalam usulan terdampak penonaktifan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Sipil Negara (PNS). Foto: Kementerian PANRB
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Sipil Negara (PNS). Foto: Kementerian PANRB © 2023 fimela

12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Sebanyak 12.851 Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masuk dalam usulan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


"ASN DKI Jakarta yang memiliki NIK Jakarta saat ini berjumlah 66.061 jiwa," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dari jumlah tersebut, 12.851 jiwa di antaranya telah dimasukkan dalam usulan terdampak penonaktifan. "Sedangkan yang telah pindah secara sadar mandiri sebanyak 1.170 jiwa hingga Mei 2024," katanya.


Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis. Karena itu, pendataan dan penataan administrasi kependudukan perlu dilakukan agar data di lapangan dapat sesuai dan akurat.

"Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 kilometer persegi, maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya," katanya.

Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakakuratan data kependudukan. "Karena itu, kita perlu terus melakukan penyesuaian data di lapangan," ujar Budi.


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan penataan kependudukan yang baik melalui program penertiban administrasi kependudukan (adminduk) bagi seluruh warga.

Penataan tersebut juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat.


Seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing perangkat daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UPD) juga diminta agar memastikan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik yang dimilikinya telah sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini. Hal ini sejalan dengan Instruksi Sekda Nomor e-0005/SE/2024.

Apabila terdapat ASN yang memiliki KK dan KTP elektronik tidak sesuai dengan domisili tempat tinggalnya dan tidak melakukan pelaporan kepada Dinas Dukcapil, maka akan dilakukan pengusulan penonaktifkan sementara atau pembekuan sementara.

"Pada prinsipnya, program penataan penertiban administrasi kependudukan ini memiliki manfaat yang baik, guna mewujudkan kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan," kata Budi.

Dalam membenahi adminduk, Pemprov DKI Jakarta juga membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga KK. Pembatasan itu sebagai tindak lanjut dari ditemukannya satu alamat rumah dihuni oleh 13-15 KK di Jakarta.

Selain itu, berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang, sementara total penduduk di Jakarta mencapai 11 juta orang.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Indonesia Masih Bertahan di Emerging Markets Indeks MSCI

{{caption}}
IHSG Dibuka Merosot 1,38% Usai Pengumuman MSCI

{{caption}}
Apa Itu MSCI? Simak Peran Krusialnya Bagi Investor dan Dampak ke Pasar Saham RI

{{caption}}
MSCI Coret Sejumlah Saham Indonesia, Potensi Outflow Capai Rp 31 Triliun

{{caption}}
Rebalancing MSCI Mei 2026: 18 Saham Indonesia Terdepak

{{caption}}
Rebalancing MSCI: 13 Saham yang Keluar dari Small Cap Index

Topik Terkait
{{caption}}
Dukcapil Jakarta Pastikan Warga yang NIK Dinonaktifkan Tak Pengaruhi DPT Pilkada

penonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT

NIK
{{caption}}
Mudah, Begini Cara Warga DKI Jakarta Cek KTP yang Dinonaktifkan

Meski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

ktp asn
{{caption}}
Catat! 35 Ribu Warga KTP Jaksel Tapi Tak Tinggal di Jakarta NIK-nya Segera Dihapus

Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari

ktp domisili
{{caption}}
Ada Penonaktifan NIK, 35 Ribu Warga Jaksel Pindah Domisili

Disdukcapil Jaksel telah mengusulkan penonaktifan sebanyak 8.112 NIK ke Kementerian Dalam Negeri.

ktp domisili
{{caption}}
Penghuni Tiap Rumah di Jakarta Bakal Dibatasi, Satu Alamat Maksimal Diisi 3 KK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang gencar membenahi administrasi kependudukan (adminduk).

Jumlah Penduduk Jakarta
{{caption}}
Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga Jakarta Tak Sesuai Domisili, Begini Jawaban Heru Budi

Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok

Ahok
{{caption}}
PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!

PSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp

PSI
{{caption}}
VIDEO: Ahok Kritik Kebijakan Penonaktifan NIK KTP Jakarta Bikin Repot Banyak Orang

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP

basuki tjahaja
{{caption}}
92 Ribu NIK Warga Jakarta akan Dinonaktifkan, Begini Cara Ajukan Keberatan

92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.

NIK
{{caption}}
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

DKI Jakarta
{{caption}}
Penonaktifan KTP Warga Jakarta Tinggal Luar Daerah Dilakukan Bertahap Mulai April 2024

Penonaktifan bakal dilakukan pasca Pemilu 2024, sekitar Bulan April.

ktp dicatut
{{caption}}
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

pemprov DKI
{{caption}}
Pemprov Jateng dan NTU Singapura Jajaki Kerja Sama Strategis Tingkatkan Kapasitas ASN

Pemprov Jateng menjajaki kerja sama dengan NTU Singapura untuk meningkatkan kapasitas ASN. Beasiswa S2 dan kursus singkat terbuka lebar bagi ASN di Jateng.

ahmad luthfi
{{caption}}
Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi 66 PPPK, Perkuat Kinerja Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kemenag Sulsel menyerahkan SK Redistribusi 66 PPPK untuk optimalkan penempatan ASN, perkuat kinerja, dan pelayanan publik, serta mendekatkan pegawai dengan keluarga.

ali yafid
{{caption}}
Respons DPR Usai Blusukan Pantau Kinerja ASN Solo

Komisi II DPR RI memang memberikan perhatian khusus terkait tingkat produktivitas kinerja ASN.

asn
{{caption}}
Satgas Yonif 511/DY Perkuat Komitmen ASN Lanny Jaya Cinta NKRI dalam Peringatan Hari Integrasi Papua

Satgas Yonif 511/DY memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Lanny Jaya tetap mencintai NKRI melalui apel gabungan, sekaligus memperingati Hari Integrasi Papua ke-63. Apa makna peringatan ini bagi Papua Pegunungan?

asn
{{caption}}
Pemkab Purwakarta Wajibkan ASN Gunakan Kendaraan Umum Setiap Rabu: Hemat Energi dan Biaya Operasional

Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi memberlakukan aturan penggunaan kendaraan umum bagi ASN dan non-ASN setiap hari Rabu, sebagai langkah efisiensi dan penghematan energi. Simak detail Aturan Kendaraan Umum ASN Purwakarta ini!

asn
{{caption}}
Target Ambisius Pemkot Bengkulu: Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen pada 2027

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

apbd
{{caption}}
Pramono Anung: Pilah Sampah Jakarta Kunci Kurangi Beban TPST Bantargebang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis program Pilah Sampah Jakarta akan efektif mengurangi volume limbah di TPST Bantargebang, mewujudkan Ibu Kota yang lebih bersih dan berbudaya.

dki jakarta
{{caption}}
Prakiraan Cuaca Jakarta: BMKG Prediksi Sebagian Wilayah Cerah di Minggu Pagi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta akan cerah pada Minggu pagi, dengan kondisi cuaca bervariasi sepanjang hari. Simak detail prakiraan cuaca Jakarta yang akan membuat Anda penasaran.

awan tebal
{{caption}}
Jakarta Kota Teraman Kedua di ASEAN, Gubernur Pramono Anung Ungkap Kunci Keberhasilan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rasa syukurnya atas predikat Jakarta sebagai kota teraman kedua di ASEAN. Apa saja faktor kunci yang menjadikan Jakarta kota teraman dan nyaman bagi warganya?

asean
{{caption}}
Jakarta Belum Kering: 80 RT Tergenang, 3 Ruas Jalan Lumpuh, 12 KK Mengungsi

Genangan disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 4 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa Pagi hingga Sore Diprediksi Hujan Ringan hingga Petir

Waspada, sebagian wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan ringan hingga petir pada Selasa pagi hingga sore. Simak detail Prakiraan Cuaca Jakarta dari BMKG untuk persiapan aktivitas Anda.

bmkg
{{caption}}
Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia: Ancaman Serius dan Langkah Penanggulangan Pemprov DKI

Kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan setelah dinobatkan sebagai yang terburuk di dunia pada Minggu pagi. Simak langkah Pemprov DKI menanggulangi masalah Kualitas Udara Jakarta ini.

dki jakarta