PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!
PSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
psi
PSI buka hotline aduan penonaktifan NIK
PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta membuka saluran siaga pengaduan (hotline) bagi warga Jakarta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dinyatakan tidak aktif oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Kami menyediakan layanan hotline pengaduan di nomor WhatsApp 085727531260," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Simon Lakamadu di Jakarta, Selasa (7/5).
- Polisi Klaim Kondisi Jakarta Bebas dari Konvoi Keliling saat Malam Takbiran
- PSI Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Kaesang Maju?
- KPU Pastikan Penonaktifan NIK Tak Pengaruhi Hak Suara di Pilgub Jakarta
- Polisi Buka Hotline Pengaduan Terkait Tewasnya Afif Maulana
- 8 Perkara yang Dapat Membatalkan Puasa, Umat Muslim Wajib Tahu
- Sepekan Masa Tanggap Darurat Bencana, 12 Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar Masih Belum Ditemukan
Bagi warga yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Simon berharap pelayanan ini bisa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengecek status atau membuka akses blokir KTP.
Selain itu, PSI Jakarta juga mendorong pemerintah provinsi untuk transparan terkait dengan data yang digunakan dalam melakukan penertiban ini.
Lantaran masih banyak menemukan kasus warga DKI Jakarta yang aktif justru ikut terdampak dalam daftar penertiban tersebut.
"Kami mengingatkan bahwa dalam proses penertiban ini, banyak warga DKI Jakarta yang aktif justru ikut tersangkut," ujar Simon, dilansir dari Antara.
Dia menilai hal ini menunjukkan perlunya mekanisme penertiban yang lebih cermat dan akurat agar tidak merugikan warga yang masih aktif.
Maka dari itu, dia mengimbau agar Pemprov Jakarta memperhatikan lebih detil terkait mekanisme penertiban terkait alasan penertiban dan prosedur yang harus diikuti bagi warga yang terkena dampak.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendengarkan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa penertiban KTP ini berlangsung dengan adil dan transparan," kata Simon.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penonaktifan NIK warga Jakarta bisa menjadi salah satu pencegahan tindakan kriminalitas perbankan hingga masalah kependudukan lainnya.
"Sebenarnya untuk kepentingan masyarakat sendiri, contoh pernah kan kejadian ada kecelakaan, dia tinggal di Jakarta, begitu dikonfirmasi nggak tahu ada di mana. Terus supaya lebih aman dari masalah-masalah kriminalitas perbankan, banyak juga para pengusaha atau warga yang berusaha di bidang kontrakan itu mengharapkan tertib administrasi,"
kata Heru.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan sekitar 92 ribu NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dari jumlah itu, sekitar 40 ribu NIK diantaranya merupakan warga yang sudah meninggal.
