Mensesneg Membelah Lautan Massa Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar.

BEM SI sendiri menyampaikan tidak ada permintaan dari pihak Istana untuk menahan aksi demonstasi.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus berkomitmen menjadi bagian dari solusi.

Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan resmi terkait demonstrasi tersebut

Total ada sembilan poin tuntutan, mulai dari transparansi pajak, evaluasi makan bergizi gratis, hingga menolak cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo.

Hadi Prasetyo berjanji akan mempelajari tuntutan mahasiswa. Dia bahkan langsung menandatangani tuntutan mahasiswa.

Pantauan di lapangan, Mensesneg Prasetyo Hadi dikawal anggota polisi saat berjalan menuju ke mobil komando untuk menemui mahasiswa aksi 'Indonesia Gelap'.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Menurut dia, Said Iqbal sudah memiliki banyak pengalaman dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat Program Pangan dan Hilirisasi, serta sektor riil lainnya, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mencari solusi dan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi PHK terhadap para karyawan SPBU swasta.

Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk berhati-hati saat melakukan tugas.

Proyek senilai Rp1.297 triliun ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Prasetyo menyatakan, regulasi tersebut telah disusun dengan seksama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Prasetyo menjelaskan, tidak ada perbedaan signifikan antara perannya dan peran Kantor Komunikasi Presiden atau PCO.