DPR Terapkan Pemadaman Listrik dan Penghematan BBM, Wujudkan Penghematan Energi DPR

Kompleks parlemen DPR RI kini memberlakukan pemadaman listrik dan pembatasan BBM kendaraan dinas sebagai langkah nyata dalam upaya Penghematan Energi DPR dan menjaga fiskal negara.

Kompleks parlemen, yang mencakup Gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Senayan, Jakarta, kini secara resmi memberlakukan kebijakan Penghematan Energi DPR. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap seruan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi nasional. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada upaya menjaga kesehatan fiskal negara secara berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini mencakup pemadaman listrik di seluruh ruang kerja dan rapat. Pemadaman akan dilakukan setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari. Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI juga akan dibatasi.

Penghematan ini diharapkan menjadi contoh nyata komitmen lembaga legislatif terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih bijak. Kebijakan ini akan mulai efektif diberlakukan secara penuh pada Senin, 30 Maret 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah.

Pengawasan Ketat Pemadaman Listrik di Gedung Parlemen

Dalam upaya Penghematan Energi DPR, pemadaman listrik di kompleks parlemen akan diawasi secara ketat. Indra Iskandar menjelaskan bahwa kelompok kerja (pokja) bagian gedung akan bertanggung jawab penuh atas kontrol penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC). Pengawasan ini memastikan bahwa kebijakan pemadaman listrik terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Setiap ruang kerja dan ruang rapat di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI akan menjadi fokus utama pengawasan. Pemadaman listrik yang dimulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari bertujuan mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional listrik gedung parlemen.

Penerapan kebijakan ini juga menjadi bagian dari edukasi internal bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dapat meningkat. Ini sejalan dengan semangat keberlanjutan yang terus didorong oleh pemerintah pusat.

Pembatasan Penggunaan BBM untuk Kendaraan Dinas

Selain pemadaman listrik, kebijakan Penghematan Energi DPR juga menyasar penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas. Pembatasan ini berlaku bagi pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, mulai dari eselon 3 hingga eselon 1. Langkah ini diambil untuk mengurangi jejak karbon dan pengeluaran anggaran negara.

Indra Iskandar menjelaskan bahwa jatah BBM kendaraan dinas akan dikurangi satu hari setiap minggunya. Kebijakan ini secara khusus menargetkan ASN yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas. Pengurangan ini merupakan bagian dari komitmen DPR dalam mendukung efisiensi anggaran.

Meskipun kebijakan ini akan efektif pada Senin, 30 Maret 2026, Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan kalkulasi sebelumnya. Perhitungan ini memastikan bahwa implementasi penghematan BBM dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kinerja operasional. Ini menunjukkan perencanaan matang dalam setiap langkah Penghematan Energi DPR.

Strategi Pemerintah Menjaga Kesehatan Fiskal

Kebijakan Penghematan Energi DPR ini tidak terlepas dari strategi yang lebih luas dari pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus menyiapkan strategi untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Hal ini termasuk upaya menutup potensi defisit anggaran.

Strategi tersebut melibatkan pengetatan belanja dan penyisiran program yang dinilai kurang prioritas. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan dampak maksimal.

Pemerintah berharap strategi ini dapat menjaga defisit anggaran tetap terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi. Inisiatif Penghematan Energi DPR merupakan salah satu bentuk dukungan konkret terhadap tujuan tersebut. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai stabilitas fiskal.

Sumber: AntaraNews