LIVE

Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!

Pembangunan PAUD di desa sebenarnya bisa menggunakan dana desa.

anak paud
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!
Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh! (merdeka.com)

Pembangunan PAUD di desa sebenarnya bisa menggunakan dana desa.

Temui Jokowi, Muhadjir Lapor Pembangunan Gudang Pangan Atasi Kelaparan di Papua
Temui Jokowi, Muhadjir Lapor Pembangunan Gudang Pangan Atasi Kelaparan di Papua © 2024 maverick

Menko PMK: Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah memiliki program di setiap desa tidak boleh belum ada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).


Hal ini setelah pihak mengecek pada tahun lalu masih adanya desa yang tidak memiliki sekolah PAUD.

"Kenapa ada BLT desa, dana pendidikan melalui desa. Jadi sekarang ini kita sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).


"Jadi semua desa harus ada PAUD, walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tak ada PAUD, tetapi setelah kita susuri sudah ada TK swasta," sambungnya.

Muhadjir menjelaskan, untuk pembangunan fisik PAUD tersebut melalui dana desa yang disebut sebagai dana pendidikan.

"Lah PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa dan itulah dana pendidikan, dan di mark Pak, dikunci. Kalau enggak untuk PAUD, enggak dikeluarkan, harus untuk PAUD terutama untuk sarana fisik," jelasnya.



“Kemudian untuk operasional, ada BOP PAUD dan ini kita Komisi X yang inisiasi itu, dan sekarang kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," sambungnya.

Oleh karenanya, Muhadjir menegaskan, untuk anak-anak berusia lima tahun harus masuk pendidikan PAUD.



"Jadi sekarang itu, pendidikan kita naik menjadi program 10 tahun, tetapi bukan ke depan. Tetapi wajib anak-anak itu umur 6 tahun 5 tahun harus masuk pendidikan namanya PAUD," tegasnya.

"Jadi itu pimpinan dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Masuk Kabinet Prabowo

{{caption}}
Momen Prabowo Singgung Dolar: Selama Purbaya Bisa Senyum Tak Usah Khawatir

{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Desain Mobil Khusus Presiden, Purbaya Bocorkan Anggarannya

{{caption}}
Beda Tuntutan Hukuman 3 Prajurit TNI di Kasus Pembunuhan Kacab Bank

{{caption}}
IHSG Merosot 1,85%, Sektor Saham Transportasi Pimpin Koreksi

{{caption}}
Prabowo Serahkan Jet Tempur Rafale hingga Falcon 8X ke TNI, Ada Prosesi Siram Air Kembang

Topik Terkait
{{caption}}
Bupati Kepulauan Seribu Pastikan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan berkomitmen penuh memastikan setiap anak di wilayahnya memperoleh layanan pendidikan sesuai Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.

Wajib Belajar 13 Tahun
{{caption}}
DPRK Mimika Dukung Pembangunan PAUD Mimika dan TK di Seluruh Wilayah, Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan dukungan penuh untuk Pembangunan PAUD Mimika dan Taman Kanak-Kanak (TK) di seluruh wilayah, sebagai langkah krusial mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Simak detail prioritas dan tantangann

Pembangunan PAUD Mimika
{{caption}}
Makassar Perluas Akses PAUD: Wujudkan Generasi Emas Melalui Pendidikan Holistik

Pokja Bunda PAUD Kota Makassar berkomitmen memperluas akses PAUD negeri dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Program ini menjadi fondasi penting bagi generasi emas Makassar.

Perluasan Akses PAUD Makassar
{{caption}}
Pemprov Sumsel Gencarkan Program Pemerataan PAUD Sumsel di Setiap Desa dan Kelurahan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius mewujudkan pemerataan PAUD Sumsel di seluruh desa dan kelurahan, bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan anak menghadapi jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan Inklusif
{{caption}}
Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini: Kunci Pengembangan SDM Unggul Indonesia Emas 2045

Kementerian Pendidikan Indonesia menekankan investasi pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagai langkah strategis untuk membangun SDM unggul demi visi Indonesia Emas 2045. Mengapa ini krusial untuk masa depan bangsa?

Pendidikan Anak Usia Dini
{{caption}}
Pemerintah Serukan Dukungan Luas Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini Demi Indonesia Emas 2045

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerukan dukungan multi-pihak untuk memperkuat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Pendidikan Anak Usia Dini
{{caption}}
Kemendikdasmen: Investasi PAUD Fondasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Kemendikdasmen menegaskan investasi PAUD adalah strategi krusial untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, meskipun 2,8 juta anak masih belum terjangkau layanan prasekolah.

Investasi PAUD
{{caption}}
Partisipasi Semesta Kunci Sukses PAUD Bermutu Menuju Indonesia Emas 2045

Kementerian Pendidikan menegaskan Partisipasi Semesta adalah kunci keberhasilan program PAUD Bermutu untuk Semua. Ini fondasi krusial menuju Indonesia Emas 2045.

PAUD Bermutu
{{caption}}
Tahukah Anda? Sumbawa Barat Kampanyekan Gerakan Satu Tahun Prasekolah untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat gencar mengampanyekan Gerakan Satu Tahun Prasekolah sebagai fondasi SDM unggul. Simak bagaimana program ini berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045!

Pendidikan
{{caption}}
Fakta Unik: PAUD Tingkatkan Kesadaran Pendidikan Dini, Dorong Wajib Belajar 13 Tahun di Pekalongan

Ingin tahu bagaimana PAUD di Pekalongan mengubah wajah pendidikan? Pemkot Pekalongan mengungkapkan peran krusial PAUD dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung Wajib Belajar 13 Tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini
{{caption}}
Ratusan Anak Meriahkan Tradisi Baayun Maulid di Banjar, Warisan Budaya Penuh Berkah

Ratusan siswa PAUD di Kabupaten Banjar meramaikan tradisi Baayun Maulid, sebuah warisan budaya Banjar yang sarat makna dan doa untuk generasi penerus, menarik perhatian banyak pihak.

anak paud
{{caption}}
Impian Para Bocah di Desa Terpencil Kini Terwujud, Ternyata Ada Sosok Jenderal TNI Turun Tangan

Sebuah video memperlihatkan pembangunan PAUD dari bantuan Kasad Maruli Simanjuntak.

anak paud
{{caption}}
Percepatan Penyaluran TKD NTT 2026 Mendesak, DJPb Soroti DAK Fisik dan DBH

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

apbn daerah
{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Percepatan Pemekaran Desa: Optimalkan Dana dan Sejahterakan Warga

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

bapemperda
{{caption}}
Tingkatkan Kesejahteraan, Desa di Penajam Paser Utara Diminta Gali Potensi Ekonomi Lokal

Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.

bumdes
{{caption}}
Kejaksaan Kotim Tegaskan Pentingnya Pahami Aturan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

add
{{caption}}
KPPN Timika: Penyaluran TKD Mimika Triwulan I Capai Rp636,96 Miliar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

anggaran mimika
{{caption}}
Hulu Sungai Utara Pimpin Realisasi Dana Transfer Daerah di Kalsel Periode Awal 2026

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.

dana alokasi umum