Menko PM Muhaimin Iskandar Sebut Politik Luar Negeri RI Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan kebijakan luar negeri di era Presiden Prabowo telah membentuk landasan strategis yang kuat.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi dasar strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun komunitas yang berdaya secara berkelanjutan.

"Politik luar negeri Indonesia saat ini tidak lagi berhenti pada urusan elite atau sekadar retorika diplomatik. Politik luar negeri telah menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik," kata Muhaimin dalam pernyataannya pada Rabu, 24 Desember 2025.

Dia menekankan bahwa tujuan utama dari politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional, yang bagi Indonesia berarti melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi terhadap ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam konteks ini, Muhaimin menyatakan bahwa Prabowo telah berhasil menerjemahkan prinsip bebas dan aktif menjadi strategi operasional yang konkret, bukan hanya sekadar slogan "zero enemy, thousand friends".

"Bebas dan aktif hari ini berwujud kebebasan Indonesia untuk menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya di panggung internasional," tambahnya. Menurut Muhaimin, strategi ini terlihat dari partisipasi Indonesia di forum BRICS, sambil tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat tradisional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. "Pendekatan ini dikenal sebagai strategic hedging yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang global untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Muhaimin menekankan bahwa salah satu wujud nyata dari kebijakan luar negeri Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi, yang terlihat dari pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga berfokus pada hasil yang konkret untuk memperkuat perekonomian nasional dan memberdayakan masyarakat.

Menurut Muhaimin, langkah proaktif Kementerian Luar Negeri dalam meraih kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) yang dimulai pada 2022 dan ditargetkan untuk ditandatangani pada akhir tahun ini, akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses pasar di seluruh Eropa.

"Diplomasi ekonomi menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan rakyat. Inilah bentuk pemberdayaan yang berdampak nyata dan akan berdampak pada optimalisasi penanggulangan kemiskinan," jelasnya.

Muhaimin juga membahas mengenai penempatan duta besar. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan redefinisi arah politik luar negeri serta strategi operasional yang bebas dan aktif. Setelah arah gerak politik ditentukan dengan jelas, penempatan duta besar akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap posisi diplomatik dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan arahan presiden.

"Dubes itu teknis diplomasi, yang menjalankan arah yang telah ditetapkan presiden," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin.

Berorientasi Pada Rakyat

Politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada rakyat terlihat jelas dalam upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Muhaimin mengungkapkan bahwa pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar merupakan bukti bahwa diplomasi Indonesia bekerja secara langsung untuk melindungi masyarakat.

"Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia juga diakui di kancah internasional. Nominasi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB menunjukkan peran aktif dan kredibel Indonesia di panggung dunia," ujar Cak Imin.

Dalam konteks geopolitik, peran Indonesia semakin terlihat jelas. Mengenai isu Palestina, Indonesia tidak hanya konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi juga melakukannya dengan pendekatan yang strategis dan kredibel.

Pernyataan Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang tegas, rasional, dan dapat dipercaya.

"Keberpihakan pada Palestina dilakukan dengan menjaga martabat bangsa sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah global," tambah Cak Imin. Dia juga menegaskan bahwa semua langkah yang diambil semakin mempertegas tujuan politik luar negeri sebagai fondasi pemberdayaan masyarakat.

Dengan strategi yang matang dan berkelanjutan, diplomasi Indonesia mampu menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan domestik, membuka peluang ekonomi, melindungi hak dasar, dan menciptakan masyarakat yang berdaya. "Diplomasi kita tidak mengejar populisme jangka pendek, tetapi manfaat nyata jangka panjang bagi rakyat," pungkas Cak Imin.