Mendagri Minta Penanganan Bencana Sumatera Dilakukan All Out, Status Nasional Tak Perlu Diperdebatkan

Pernyataan ini disampaikannya usai memimpin rapat terbuka setelah meninjau hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang yang dibangun oleh Danantara.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah mendengar dan memahami kritik penanganan bencana di Sumatera, mengakui kekurangan, dan berjanji terus perbaiki kinerja.

Penetapan status bencana nasional akan punya dampak politis dan psikologis kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang.

Banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menewaskan ratusan jiwa dan menghancurkan banyak rumah.

Menurut Tito, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan aksi penanganan di daerah terdampak berlangsung cepat dan menyeluruh.

Sehingga, seluruh perangkat akan turun langsung untuk saling membantu.

Kabupaten Aceh Tengah, termasuk wilayah Takengon, yang secara terbuka mengaku tidak bisa menangani bencana tersebut secara mandiri.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo menetapkan status Darurat Bencana Nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera, mengingat dampak luar biasa dan keterbatasan daerah.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan penetapan bencana nasional di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara guna mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional di Sumatera akibat skala bencana yang melampaui kapasitas daerah, demi efektivitas penanganan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan Status Bencana Nasional di wilayah Sumatera menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda, menunggu keputusan kementerian terkait.

Anggota DPR RI dan DPD RI mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai Bencana Nasional, mengingat dampak kerusakan yang parah dan meluas.

Satgas PRR Pascabencana Sumatra terus memperkuat langkah mitigasi di sejumlah titik yang berpotensi mengalami bencana susulan di wilayah terdampak.

Gagasan tersebut dianggap tidak hanya mengajak masyarakat menjaga alam, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif untuk mengakui kesalahan.

Tim BPBD Ponorogo berhasil melakukan evakuasi dramatis terhadap seorang remaja yang terjatuh ke sumur sedalam 25 meter di Jenangan, Ponorogo. Bagaimana kronologi penyelamatan ini dan apa penyebab insiden remaja jatuh sumur tersebut?

Polda Papua mengirim tim DVI ke Biak untuk mengidentifikasi potongan tubuh manusia, diduga korban ledakan bom peninggalan PD II yang meledak pada 31 Mei 2026, dengan jumlah korban tewas kini mencapai enam orang.

Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah di wilayah terdampak.

Langkah tersebut dirancang untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan seperti banjir susulan.

Hal ini agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Melalui SE Nomor 400.2.7/4657/SJ, Mendagri mengimbau para gubernur, bupati, dan wali kota menyiapkan lokasi strategis serta ruang publik.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.