DPR RI Ingin Musibah di Aceh-Sumatera Jadi Bencana Nasional: Seluruh Perangkat Turun Bahu-Membahu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi ingin agar musibah atau kejadian yang terjadi di Aceh dan Sumatera bisa dijadikan sebagai bencana nasional. Sehingga, seluruh perangkat akan turun langsung untuk saling membantu.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," kata Dede Yusuf di Jakarta, Senin (1/12).

"Karena saat ini jumlah korban sudah mencapai angka 300-an lebih. Lalu kemudian juga harta benda ataupun infrastruktur sudah tidak terhitung lagi apa yang terjadi," sambungnya.

Bahkan, saat ini kondisi pemerintah daerah yang terkena musibah tersebut disebutnya hampir sebagian lumpuh.

"Dan yang paling, yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh. Hampir sebagian lumpuh, dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik," ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI mendorong agar mitra-mitra dari komisi-nya itu bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Komisi II tentunya mendorong agar mitra-mitra kami, dalam konteks ini adalah Kemendagri, berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Kemudian, untuk daerah yang tidak terkena bencana atau musibah, bisa ikut serta membantu wilayah yang terdampak atau terkena bencana tersebut.

"Kedua, daerah-daerah lain yang saat ini masih katakanlah tidak terkena bencana, bisa serta-merta ikut membantu penanganan pelayanan-pelayanan publik yang terjadi," ujarnya

"Karena saya dengar listrik mati, terus kemudian juga internet mati, dan sebagainya. Padahal di sana saat ini kan rumah sakit, sekolah juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya," sambungnya.

Namun, terkait hal itu Dede Yusuf sudah mengecek dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Karena bukan daerah perbatasan, tentu saat ini BNPP tidak, tidak secara serta-merta masuk di sana. Tetapi, kita juga harus melihat mitigasi ke depan. Karena kondisi cuaca saat ini masih belum bisa diprediksi dengan baik ya," paparnya.

"Dengan curah hujan yang sangat tinggi sekali, di beberapa negara saya dengar cyclone-nya Thailand dan lain-lain ini juga sudah cukup tinggi. Kita harus melakukan mitigasi," tambahnya.

Dede Yusuf pun mengaku telah mendapatkan informasi, jika Menko Infrastruktur sudah melakukan rencana untuk membuat cuaca buatan. Hal ini untuk mencegah agar curah hujan tidak terlalu tinggi.

"Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar. Karena kondisi Sumatera ini banyak sekali hutan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan. Dan ini bisa terjadi di beberapa wilayah lainnya," katanya.