Mahfud MD: Negara Hancur Kalau Hukum Jadi Alat Tipu-Tipu

Menurut Mahfud, sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.

Mahfud menegaskan, hukum adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara.

Mahfud MD: Negara Hancur Kalau Hukum Jadi Alat Tipu-Tipu

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, penerapan dan penegakan hukum harus menjadi landasan utama untuk menjaga negara. Menurutnya, penegakan hukum dan keadilan harus tetap diutamakan.

"Apa yang harus kita lakukan ke depan, tidak lain, kalau ingin tetap menjaga negara ini, kita harus bangun keadilan dan penegakan hukum," kata Mahfud di acara Dies Natalis ke57 sekaligus Wisuda Universitas Pancasila, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).

Mahfud menegaskan, hukum adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Menurutnya, sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.

"Di mana pun, negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, hukum dikondisikan, hukum dibuat alat tipu-tipu," 

ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

merdeka.com

Mahfud menambahkan, sejatinya penerapan hukum yang benar tidak perlu adanya pembelajaran. Sebab, hukum harus langsung terpatri di dalam hati nurani setiap masyarakat khususnya para pemimpin bangsa.

"Kadang ada orang bilang, saya bukan orang hukum, nggak ngerti soal itu. Padahal gampang soal hukum itu, yakni kesadaran hati nurani kita," 

kata dia.

merdeka.com

Mahfud pun menyayangkan pejabat dan penyelenggara Pemerintah pembuat instrumen hukum, yang tidak patuh pada apa yang ditetapkan. Dia berkata, bila tidak melaksanakan aturan hukum dengan baik, maka pejabat tersebut tengah berkhianat.

"Ketika pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya tidak bisa melaksanakan hukum dengan baik, ia berkhianat terhadap bangsa dan negara ini," pungkasnya.

Cerita Mahfud Ada Presiden Ubah Konstitusi 

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyinggung ada Presiden yang ingin ubah kontitusi untuk berkuasa terus. Presiden tersebut melakukan kecurangan dalam pemilu meski negaranya berprinsip Demokrasi. Rakyatnya, lanjut Mahfud, disuruh memilih namun yang menang tetap Presiden tersebut.

"Saat berkali-kali dia jadi Presiden, akhirnya ingin mengubah konstitusi, ya begitu lagi agar dia bisa berkuasa selamanya," 

tegas Mahfud.

merdeka.com

Presiden yang dimaksud Mahfud adalah Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Presiden Mugabe, kata Mahfud, menggelar pemilu untuk pemilihan presiden, namun kotak suara pemilihan tak dihitung depan publik, tetapi di Istana.

"Tetap gelar pemilu, kotak suaranya dibawa ke Istana usai pemilihan. Tak beberapa lama, Mugabe mengumumkan dia menang pemilu dengan suara 92 persen," tutur dia.

Mahfud mengatakan tak ada penghitungan di depan umum, tak ada berita acara apapun selama Mugabe menggelar pemilu yang selalu dimenangkannya.

"Kini Zimbabwe bangkrut, jatuh dalam kemiskinan," ungkap dia.