Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gempa M 5,8 di Bolmong Selatan, Guncangan Terasa sampai Gorontalo

{{caption}}
Pemprov DKI Anggarkan Rp 200 M Lebih, Ratusan Sekolah di Jakarta Siap-Siap Gratis

{{caption}}
Jadwal MPL ID S17 Hari Ini: Derby Classic RRQ vs EVOS, Akankah Sang Raja Makin Terpuruk?

{{caption}}
Aktivitas Prabowo di Sabtu Pagi: Berenang Jam 05.00, Lanjut ke Magelang

{{caption}}
Legenda Arsenal Aaron Ramsey Senang Bisa Kembali ke Indonesia Setelah 13 Tahun

{{caption}}
Pramono Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi ke Luar Negeri: Tidak Jago Kandang

Topik Terkait
{{caption}}
Diskominfo Palangka Raya Tingkatkan Literasi Digital Siswa, Tangkal Hoaks dan Konten Negatif

Diskominfo Palangka Raya gencar tingkatkan Literasi Digital Siswa di SMAN 6, membekali generasi muda agar cerdas digital, mampu menangkal hoaks, judi online, dan konten negatif lainnya di media sosial.

{{caption}}
Jaga Profesionalisme, Pemkab Pasaman Barat Batasi Medsos dan Konten Kreator ASN

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

{{caption}}
Benteng Penjaga Wawasan Kebangsaan: Mengapa Peran Strategis ASN Penting di Era Digital dan Pembangunan IKN?

Badan Kesbangpol Kaltim mengingatkan Peran Strategis ASN sebagai benteng penjaga stabilitas dan persatuan bangsa di era digital dan pembangunan IKN. Apa saja tantangannya?

{{caption}}
Hati-Hati, ASN DKI Tak Netral di Pilkada Sekarang Bisa Terdeteksi Pakai Alat Ini

Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

{{caption}}
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

PNS
{{caption}}
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana

Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana

PNS
{{caption}}
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

PNS
{{caption}}
Aturan Lengkap Larangan ASN Selama Pemilu 2024: Dari Pose Foto sampai Like dan Komen di Medsos Capres

Pemerintah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.

{{caption}}
Menpan RB: ASN Dilarang Like dan Komen di Akun Media Sosial Capres-Cawapres

Menpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.

{{caption}}
Prajurit TNI Diingatkan Soal Netralitas di Ruang Digital

Ddengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.

{{caption}}
Wujudkan Pemilu Damai, Kemenkominfo Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Ruang Digital

Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

{{caption}}
Jelang Pemilu 2024, Satpol PP dan Linmas Dibekali Literasi Digital

Di tahun politik, semua pihak diajak untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi terutama melalui media sosial.

{{caption}}
Mantan Dirjen Aptika Semuel Abrijani Didakwa Rugikan Negara Rp140 Miliar dalam Kasus Korupsi PDNS Kemenkominfo

Mantan Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, didakwa merugikan negara Rp140,86 miliar terkait kasus korupsi PDNS Kemenkominfo, serta menerima suap Rp6 miliar. Simak detail dakwaan yang terungkap di persidangan.

{{caption}}
Menkominfo Pastikan 35 Juta Keluarga Terima Bantuan Langsung Tunai, Pantau Penyaluran BLT Pos Indonesia di Bali

Menteri Komunikasi dan Digital Affairs, Meutya Hafid, meninjau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pos Indonesia di Bali, memastikan 35 juta keluarga penerima manfaat segera terjangkau.

{{caption}}
Kemenkominfo Pastikan Pengembangan Teknologi Inklusif: Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Sentuh Rp5.500 Triliun di 2030

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan pengembangan teknologi inklusif di Indonesia, seiring proyeksi ekonomi digital yang mencapai Rp5.500 triliun pada 2030. Inisiatif Garuda Spark digulirkan untuk menciptakan inovasi dan peluang.

{{caption}}
Kaget! Hampir 24.000 Rekening Judi Online Diblokir, Ini Komitmen Serius Pemerintah Berantas Praktik Ilegal

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama OJK telah memblokir hampir 24.000 rekening bank terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

{{caption}}
Mulai 2026, Semua Game Wajib Punya Rating Usia: Lindungi Anak dari Konten Tak Pantas!

Pemerintah Indonesia mewajibkan semua game memiliki **rating usia game** mulai Januari 2026. Langkah ini bertujuan melindungi anak dari konten tidak pantas. Bagaimana sistem klasifikasi ini akan diterapkan?

{{caption}}
Terungkap! Anggaran Komdigi 2026 Dipatok Rp8 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek Digital Nasional?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mempertahankan pagu Anggaran Komdigi 2026 sebesar Rp8 triliun, fokus pada operasional dan proyek infrastruktur digital. Cukupkah dana ini untuk ambisi digital nasional?

{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

{{caption}}
Efisiensi Kinerja: Pemkot Kediri Terapkan Skema WFH 40 Persen bagi ASN

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

asn
{{caption}}
Bupati Bogor Tegaskan Pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi, Tolak Praktik Jual Beli Jabatan

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

asn
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Mengerikan Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pernyataan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

{{caption}}
Pemkot Banjarmasin Resmi Terapkan WFH Setiap Jumat untuk Efisiensi Energi

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

asn
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Tulungagung Peras Pejabat OPD dengan Surat Pengunduran Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memanfaatkan surat pengunduran diri tanpa tanggal untuk memeras pejabat OPD, menciptakan ketidakpastian dan tekanan finansial.

asn