LIVE

KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

komisi yudisial
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim (merdeka.com)

Data tersebut per Januari-September 2023

Gedung Komisi Yudisial
Gedung Komisi Yudisial © 2023 merdeka.com

KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim

Sebanyak 2.654 aduan masyarakat diterima Komisi Yudisial (KY). Selain itu, ada 1.062 surat tembusan diterbitkan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga September 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KY dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito dalam konferensi pers KY yang di gelar pada, Jumat (3/11).

"Terhitung mulai dari Januri 2023 hingga September 2023, laporan masyarakat yang masuk ke komisi yudisial sebanyak 2.654, tembusan sebanyak 1.062 dan laporan langsung ke komisi yudisial sebanyak 1.592," 

kata Joko Sasmito.

merdeka.com

Joko menambahkan, dalam jenis perkara masalah perdata masih menjadi yang paling tertinggi.

Gedung Komisi Yudisial
Gedung Komisi Yudisial © 2023 merdeka.com

"Melihat dari jenis perkara, perdata sebanyak 397 laporan, selanjutnya, wilayah terbanyak penerimaan laporan DKI Jakarta sebanyak 313 laporan," ujar Joko.

Joko juga menyebutkan jumlah laporan dari jenis badan peradilan, Peradilan Umum mendominasi sebanyak 1.167 laporan yang disusul oleh Makamah Agung sebanyak 129 laporan.

"Jumlah laporan masyarakat berdasarkan badan peradilan, satu Peradilan Umum sebanyak 1.167 laporan, Makamah Agung 129 laporan," ucap Joko Sasmito.

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Selain itu, KY telah memberikan rekomendasi sanksi kepada 33 hakim ke Mahkamah Agung.

"Rekomendasi sanski dari jumlah 28 laporan tersebut ada sanksi hakim 33, sebenarnya ada 45 namun yang 12 tidak bisa dijatuhkan sanksi karena sudah dijatuhi oleh BAWAS MA," tutur Joko.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Komisi Yudisial
{{caption}}
DKPP Terima 765 Aduan Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Asusisla Jadi Sorotan

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

dkpp
{{caption}}
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Komisi Yudisial
{{caption}}
Komisi Yudisial Tindak Lanjuti Hampir Semua Laporan Masyarakat, Dorong Integritas Hakim

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyatakan hampir semua laporan masyarakat telah ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga integritas hakim. Apa saja kendalanya?

Komisi Yudisial
{{caption}}
KPK terima 2.273 Aduan Selama Semester I 2025, Klaim Sumbang Rp394,2 Miliar buat Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.273 laporan dugaan korupsi. Data itu dihimpun oleh KPK selama semester I 2025.

KPK
{{caption}}
Tegakkan Integritas, MA Jatuhkan 244 Sanksi Sepanjang 2024

Sebanyak 244 sanksi disiplin itu terdiri atas 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan.

Mahkamah Agung
{{caption}}
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

DPR
{{caption}}
KY Kirim Surat Klarifikasi ke Komisi III DPR Terkait Penolakan Calon Hakim Agung

Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY

Komisi Yudisial
{{caption}}
KY Beberkan Progres Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Komisi Yudisial
{{caption}}
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.

Komisi Yudisial
{{caption}}
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

bank kalbar
{{caption}}
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

ahmad sahroni
{{caption}}
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

hakim ad hoc
{{caption}}
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

hakim ad hoc
{{caption}}
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

hakim nonaktif
{{caption}}
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

integritas peradilan