KY Buka Peluang Periksa Hakim MA Terkait Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.

Suhartoyo menegaskan konstitusi harus dipatuhi, harus diikuti, dan tidak boleh dilawan.

MK bakal segera memutus perkara uji materi UU Pilkada yang pokok permohonannya bersifat esensial dan fundamental.

Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Tiga hakim MA yang memutuskan terkait batas minimal usia calon kepala daerah, yaitu Yulius, Yodi Martono Wahyunadi, dan Cerah Bangun.

KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menkopolhukam enggan mengomentari lebih jauh soal Putusan MA tersebut

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Atas putusan MA masyarakat tinggal melihat apakah akan berjalan baik atau tidak untuk proses Pilkada yang akan datang.

Diduga bersinggungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peneliti ICW Seira Tamara menyebutkan, Kaesang bisa maju sebagai calon gubernur lewat perubahan aturan itu

KPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Saat menyampaikan arahan, Kaesang mengaku kaget saat melihat foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih banyak dibanding foto dirinya.

Ia juga mengajak seluruh kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti sosok Ketua DPW PSI Papua Tengah, Isaias Douw yang dinilai memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah.