KPK Usut Kasus Google Cloud Era Nadiem Makarim, Prinsip HAM Jadi Prioritas

Kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan kliennya tidak terlibat dalam kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, menyebut keputusan ada di tingkat operasional.

Kuasa hukum Hotman Paris ungkap Nadiem Makarim bantah keras terlibat dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Benarkah ia tak terlibat?

Jawaban yang diterimanya justru tidak ada kaitan sama sekali.

Di KPK sendiri kasus dugaan korupsi Google Cloud yang melibatkan Nadiem masih berada pada tahap penyelidikan.

Nadiem menjelaskan pemeriksaan hari ini berjalan lancar.

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memenuhi panggilan KPK, Kamis (07/08/2025).

Mantan Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim tiba di KPK dikawal pengacara Hotman Paris. Ia diperiksa sehubungan dugaan korupsi Google Cloud.

Pantauan di lokasi, Nadiem tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.17 WIB didampingi oleh pengacaranya, Hotman Paris.

Dua menteri di pemerintahan Jokowi, Yaqut dan Nadiem Makarim, dipanggil untuk memberikan keterangan dalam dua kasus berbeda.

KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui konstruksi perkara tersebut.

Nama Nadiem masuk dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.

Kejagung sudah dua kali memeriksa Nadiem untuk perkara ini.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dijatuhi hukuman 10 tahun penjara akibat terlibat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Nadiem dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar terkait kasus korupsi yang melibatkan pengadaan Chromebook.

Hakim Andi Saputra menyebutkan bahwa bukti chat WhatsApp mengenai korupsi Chromebook tidak lengkap.

Kasus korupsi dalam pengadaan Chromebook telah melalui proses persidangan yang panjang, dan Nadiem Makarim dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun.

Nadiem dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun.

Jaksa mendapatkan sorakan dari pendukung Nadiem ketika menyampaikan bantahan terkait tuduhan mengkriminalisasi anak bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker mengusulkan agar diadakan program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan para pekerja di Granito.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bergabung dengan komunitas social run kemudian menjadi alternatif populer untuk memperluas jaringan pertemanan.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Menko Pangan menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 145 regulasi yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sehingga membuat adanya keterlambatan.