Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Jawa Timur. Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.


Ketiga tersangka tersebut yakni, Mochammad Cholidi alias MC (Direktur PT Perkebunan Nusantara PTPN XI; Mochammad Khoiri alias MK (Kepala Divisi Umum, Hukum, dan Aset PTPN XI); dan Muhchin Karli alias MHK (Komisaris Utama PT Kejayaan Mas).

Wakil ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kasus ini semula dari Muhchin melakukan pengajuan penawaran kepada Cholidi atas lahan seluas 795.882 M² atau yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Harga yang diajukan untuk lahan tersebut senilai Rp125 ribu meter persegi.


Penawaran lahan itu kemudian disetujui oleh Cholidi dan dilanjutkan dengan penyusunan draft pembelian lahan.

"MC selaku Direktur PTPN XI memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti, dengan memerintahkan MK menyusun draf SK Tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri PTPN XI," ucap Alex saat konferensi pers di gedung merah putih KPK, Senin (13/5).

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Cholidi bersama Khoiri melakukan kunjungan ke lahan itu guna pengecekan. Hanya saja dalam waktu singkat, proses pembelian lahan disepakati senilai Rp150 miliar. Harga itupun terbilang mahal dari harga asli pembelian lahan yang ada.


"MC, MK, dan MHK menyepakati nilai harga Rp120 ribu meter persegi. Padahal merujuk pada keterangan Kepala Desa setempat nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35 ribu sampai Rp50 ribu permeter persegi," ungkap Alex.

Untuk mengelabuhi perbuatan tiga tersangka, kata Alex pihak PTPN membuat dokumen fiktif yakni laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng. Sebagian salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk uang pelunasan.


Pihak P2PK Kementerian Keuangan dan Dewan Peniali Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPIA) bahkan sempat menemukan kalau lahan itu diduga di-markup.

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Hanya saja dalam hal ini, Direktur PTPN tetep kukuh memasang harga yang sebelumnya telah disepakati.

"Fakta di lapangan diketahui persis yang bersangkutan dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu, karena faktor keterbatasan lereng akses dan air," beber Alex.

KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL

Duit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Korupsi Rp2,3 Miliar, Kadisdik Riau Ditahan Jaksa
Jadi Tersangka Korupsi Rp2,3 Miliar, Kadisdik Riau Ditahan Jaksa

Jadi Tersangka Korupsi Rp2,3 Miliar, Kadisdik Riau Ditahan Jaksa

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 15 Tersangka Pelaku Pungli di Rutan Jadi Hari Kelam Pemberantasan Korupsi
Eks Penyidik KPK: 15 Tersangka Pelaku Pungli di Rutan Jadi Hari Kelam Pemberantasan Korupsi

Seharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

Baca Selengkapnya