LIVE

KPK Periksa Istri Eks Gubernur Malut Terkait Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

Selain istri Kasuba yang dilakukan pemeriksaan pada hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kedelapan saksi lainnya.

kpk
Gedung Merah Putih KPK
Gedung Merah Putih KPK (©Merdeka.com)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tersangka eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Tim penyidik pun memeriksa istri Kasuba inisial FJ hari ini, Senin (23/9).

"Hari ini Senin (23/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka AGK, di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangannya, Senin (23/9).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Kota Ternate, Maluku Utara, atas nama FJ (Istri Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba)," sambung Tessa.

Selain istri Kasuba yang dilakukan pemeriksaan pada hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kedelapan saksi lainnya yang merupakan pihak swasta dan satu diantaranya merupakan agen dari pihak Bank.

Kasuba sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka TPPU setelah penyidik Komisi Antirasuah telah memiliki bukti yang cukup untuk menjerat eks Gubernur Malut itu.

Tim Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mendapatkan bukti awal dugaan TPPU dengan nilai lebih dari Rp100 Miliar.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Malut. Kasuba diyakini telah melakukan tindak pidana korupsi dengan penerimaan suap senilai Rp5 Miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 Miliar dan USD30 ribu.

Jaksa pun mendakwa Abdul Gani Kasuba karena melanggar, pertama, Pasal 12 huruf a atau huruf b; dan kedua, Pasal 11 juncto Pasal 18; ketiga, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Bertambah jadi 4 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
Kesaksian Penumpang Selamat Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

{{caption}}
Wakil Ketua DPR Dasco Tinjau Lokasi Kecelakaan Kereta Bekasi: 3 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
KRL yang Ditabrak Kereta Argo Bromo Gerbong Khusus Wanita, Kondisinya Hancur

{{caption}}
KRL Hancur Ditabrak Kereta Argo Bromo di Bekasi, Sejumlah Penumpang Luka dan Tak Sadarkan Diri

{{caption}}
Kepala Sekolah dan Yayasan Daycare di Yogyakarta jadi Tersangka, Begini Perannya

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Suap Abdul Gani, KPK Usut Pengurusan Izin Blok Kaf

KPK telah mengumumkan bahwa Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif, yang dikenal sebagai Ucu, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka.

KPK
{{caption}}
Identitas Direktur Kementerian ESDM yang Dipanggil KPK Terkait Perkara TPPU Abdul Gani Kasuba

Tessa mengatakan selain TW ada beberapa saksi lain yang turut diperiksa penyidik KPK hari ini yakni AW, MEA, AMM, RA, SE, YP, NMA, Y, MFH dan AWI.

Abdul Gani Kasuba
{{caption}}
Istri Eks Gubernur Malut di Cecar KPK soal Peran dan Aset Gratifikasi Suami

Tessa juga menyebut pada pemeriksaan terkait dengan kasus TPPU Kasuba, semestinya ada sembilan orang yang bakal dicecar KPK.

Gubernur Maluku Utara
{{caption}}
KPK Sita Tanah dan Rumah Mewah Rp3,5 M Milik Eks Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba

KPK menyita sebidang tanah dan bangunan berupa rumah di wilayah Jakarta milik mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Abdul Ghani Kasuba
{{caption}}
Diyakini Berbuat Korupsi, Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Dituntut 9 Tahun Penjara

Sebelumnya saksi juga menyebut mengantarkan puluhan wanita bertemu dengan AGK di hotel secara bergantian. Setelah dia antar, sanksi meninggalkan mereka berdua.

Abdul Gani Kasuba
{{caption}}
KPK Ungkap Kaitan Penggeledahan Kantor Kementerian ESDM dengan Korupsi Eks Gubernur Malut

KPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait Korupsi Izin Tambang di Maluku Utara

Penggeledahan ini terkait dugaan penerimaan suap, gratifikasi serta pencucian uang dengan tersangka mantan Gubernur Maluku, Abdul Gani Kasuba.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Anak Mantan Gubernur Maluku Utara Dicecar Penyidik KPK soal Aset Milik Ayahnya

Dalam penelusurannya penyidik turut memeriksa dua orang saksi.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Aset Senilai Rp2 Miliar Terkait Kasus TPPU Eks Gubernur Malut

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyitaan tersebut dalam rangka pengusutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kasuba.

TPPU
{{caption}}
Penyidik KPK Cecar Anak Eks Gubernur Maluku Utara Soal Kepemilikan Aset Keluarga di Kasus TPPU

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyebut Thoriq dicecar KPK perihal kepemilikan aset ayahnya

KPK
{{caption}}
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Mulai Diadili, Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 M

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Mulai Diadili, Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 M

Kasus Gratifikasi
{{caption}}
Jadi Tersangka TPPU, Begini Akal-Akalan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Samarkan Aset Rp100 M Lebih

Jadi Tersangka, Begini Akal-Akalan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Samarkan Aset Rp100 M Lebih

Abdul Gani Kasuba
{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

berita update
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo