LIVE

KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri

Hal tersebut diungkapkan Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

syahrul yasin limpo
KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri
KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri (merdeka.com)

Total Sembilan Orang DIcegah KPK ke Luar Negeri

KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri

KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah sembilan orang yang terkait dengan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk berpergian ke luar negeri.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan ini dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan kasus ini.

"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, maka sebagai bentuk back up dan support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan sembilan orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri," 

kata Ali dalam keterangan resminya, Jumat (6/10).

Ali menambahkan, kesembilan orang tersebut dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri sampai April 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Anak dan Cucunya ke Luar Negeri

"Pengajuan cegah ini ditujukan pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama sampai dengan nanti bulan April 2024 dan tentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan," tambah Ali.

Maka dari itu, Ali menegaskan bahwa pihak-pihak dicegah ini perlu kooperatif selama penyidikan berlangsung.

"Mereka yang dicegah agar tetap berada di dalam negeri sehingga KPK ingatkan untuk para pihak tersebut, kooperatif mengikuti proses hukum ini diantaranya dengan hadir memenuhi agenda pemanggilan dari Tim Penyidik," ujar Ali.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, kesembilan orang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian RI)
2. Kasdi Subagyono (Sekjen Kementan RI)
3. Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI)
4. Zulkifli (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan RI)
5. Tommy Nugraha (Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI)
6. Sukim Supandi (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan RI)
7. Ayun Sri Harahap (Dokter)
8. Indira Chunda Thita (Anggota DPR RI)
9. A Tenri Bilang Radisyah Melati (Pelajar/Mahasiswa)

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Panggil Sejumlah Pejabat Kementan Terkait Korupsi Pengadaan Xray

Sejumlah PNS Badan Karantina Nasional juga dipanggil oleh KPK.

KPK
{{caption}}
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD Sarana Jaya di Rorotan, 10 Orang Ini Dilarang ke Luar Negeri

Pengadaan lahan tersebut berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

Korupsi Pengadaan Lahan
{{caption}}
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

KPK
{{caption}}
Kasus Syahrul Yasin Limpo, Eks Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi Dicegah ke Luar Negeri

Mereka diketahui tergabung dalam firma hukum Visi Law Office.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan Asam Format di Kementan Tahun 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

asam format
{{caption}}
KPK Panggil Istri Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk Diperiksa Soal Kasus Korupsi Kementan

Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan SYL.

berita update
{{caption}}
Terkuak, KPK Dalami Rekanan Pengadaan Asam Formiat atau Asam Semut dalam Kasus Korupsi Kementan

KPK terus mengusut tuntas kasus Korupsi Kementan Asam Formiat, kini mendalami peran rekanan pengadaan asam formiat yang diduga terlibat penggelembungan harga. Siapa saja yang terseret?

konten ai
{{caption}}
VIDEO: Prabowo Bongkar 'Silat' Mentan Amran Kumpulkan Uang Program "Sekarang Kita Aman Karena ..."

Presiden Prabowo Subianto bercerita mengusulkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian saat Joko Widodo masih menjadi Presiden.

berita update
{{caption}}
Adik Febri Diansyah Ikut Terseret Dugaan Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo

Fathroni diperiksa penyidik pada Kamis (27/3) kemarin.

berita update
{{caption}}
KPK Curiga SYL Bayar Jasa Visi Law Office Kantor Febri Diansyah Pakai Uang Hasil Korupsi

KPK curiga Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar jasa firma hukum Visi Law Office menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

berita update
{{caption}}
PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

anggota partai
{{caption}}
KPK Ungkap Pengembalian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji Tak Hanya dari Khalid Basalamah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

ibadah haji
{{caption}}
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

demokrasi
{{caption}}
KPK Dalami Peran Forum SATHU dalam Skandal Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

forum sathu
{{caption}}
Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Sebut Tak Punya Kaitan dengan Tersangka Kuota Haji

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

berita update
{{caption}}
Soal Usulan Jabatan Ketum Dibatasi, PAN Minta KPK Tak Ikut Campur Urusan Parpol

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

berita update