LIVE

Korupsi Pengadaan Xray di Kementan Rugikan Negara Rp82 Miliar

"Penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor, (kerugian negara) itu sekitar kurang lebih Rp82 miliar, potensi kerugian negaranya," ujar Tessa

kpk
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) (@ 2023 merdeka.com)

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengatakan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan xray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) menyebabkan kerugian negara hingga Rp82 miliar.

"Penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor, (kerugian negara) itu sekitar kurang lebih Rp82 miliar, potensi kerugian negaranya," ujar Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa (10/9).

Tessa belum bisa mengungkapkan informasi lebih lanjut, seperti jumlah xray. Informasi yang saat ini bisa dibagikan kepada publik terbatas pada nilai potensi kerugian negara.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tessa mengatakan bahwa hal tersebut masih didalami oleh para penyidik, mengingat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut bersamaan dengan periode SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Penyidik hanya bisa menyampaikan untuk sementara didalami," kata Tessa, seperti dilansir dari Antara.

KPK memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan xray statis, mobile xray, dan xray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 per 12 Agustus 2024.

Terkait penyidikan tersebut, pihak KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberlakukan cegah ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam orang warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.

Tessa menjelaskan penyidik KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri karena enam orang tersebut dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan dan harus tetap berada di wilayah Indonesia agar bisa memenuhi panggilan penyidik.

Pada Rabu (4/9), KPK telah memanggil putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra (KRSP) sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat pemindai xray di Badan Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021.

Pada Selasa (10/9), KPK memanggil sejumlah pejabat Kementerian Pertanian untuk menjalani pemeriksaan selaku saksi atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan xray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Detik-Detik Ijab Kabul El Rumi - Syifa Hadju, Sang Mempelai Pria Berucap dengan Nada Tegas

{{caption}}
Lagi, 2 Bos Travel Haji Dipanggil KPK Terkait Korupsi Kuota Tambahan

{{caption}}
Potret Miris Kampung Cidahu Sukabumi, Warga Sakit Terpaksa Ditandu 1 Jam Lewati Jalan Rusak Parah

{{caption}}
Sidang Pembunuhan Kacab Bank BUMN Memanas, Hakim Marah Saksi Kunci Tidak Mau Hadir

{{caption}}
Janji Gubernur Rudy Mas'ud: Mulai Besok Tak Libatkan Keluarga di Struktur Pemprov Kaltim

{{caption}}
Kumpulan Hoaks Catut Nama Prabowo Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan Asam Format di Kementan Tahun 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

KPK
{{caption}}
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Korupsi Xray Kementan Kepada SYL

Hal tersebut didalami penyidik dengan memeriksa pegawai negeri sipil pada Badan Karantina Indonesia bernama Fardianto Eko Saputro.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
KPK Panggil Sejumlah Pejabat Kementan Terkait Korupsi Pengadaan Xray

Sejumlah PNS Badan Karantina Nasional juga dipanggil oleh KPK.

KPK
{{caption}}
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Xray di Badan Karantina Pertanian Kementan Tahun Anggaran 2021

Pihak KPK belum menerangkan lebih detail soal nilai proyek, jenis tindak pidana korupsinya dan juga soal pasal yang diterapkan dalam penyidikan tersebut.

KPK
{{caption}}
Anak SYL Diperiksa KPK Soal Aliran Duit dan Dugaan Jual Beli Jabatan

Syahrul Yasin Limpo meminta pungutan di Kementan buat bayar cicilan Alphard hingga Kartu Kredit.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
KPK Ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Terima Aliran Uang Terkait Kasus SYL

Tim penyidik lembaga antirasuah terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di Kementan.

KPK
{{caption}}
Besok, Syahrul Yasin Limpo Diperiksa KPK

Keterangan dia akan dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka lainnya yang sudah lebih dahulu diperiksa sebagai saksi.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
Dokter Spesialis Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK mencegah Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya ke luar negeri.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
KPK Periksa Sekjen Kementan Terkait Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Ali mengatakan, Kasdi yang diduga merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

KPK
{{caption}}
Polda Metro Rahasiakan Pimpinan KPK yang Dilaporkan Peras Mentan Syahrul Yasin Limpo

Enam saksi sudah diperiksa terkait kasus ini, temasuk Mentan SYL.

Mentan SYL
{{caption}}
Geledah Kantor Mentan Syahul Yasin Limpo, KPK Temukan Bukti Elektronik dan Dokumen

Dokumen dan barang bukti elektronik itu diduga kuat berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Syahrul Yasin Limpo
{{caption}}
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

KPK
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

anti korupsi
{{caption}}
Bapanas Harap Program Makan Bergizi Gratis Lebih Tertib, Cegah Insiden Keracunan

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih tertib tanpa insiden keracunan, demi menyiapkan generasi unggul Indonesia Emas 2045.

appmbgi
{{caption}}
Ditjen Lahan dan Irigasi Kementan Tinjau Program Cetak Sawah Merauke, Target 50 Ribu Hektare

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Lahan dan Irigasi meninjau langsung Program Cetak Sawah Merauke, Papua Selatan, yang menargetkan perluasan hingga 50 ribu hektare pada tahun 2026 untuk ketahanan pangan nasional.

cetak sawah merauke
{{caption}}
Kementan Dorong Penguatan Ekspor Bawang Merah Enrekang Melalui Program HDDAP

Kementerian Pertanian (Kementan) serius menggarap potensi ekspor bawang merah Enrekang. Program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) menjadi kunci untuk menembus pasar global, meningkatkan produktivitas, dan menggerakkan ekonomi daera

ekonomi lokal
{{caption}}
Pertama dalam Sejarah, Stok Cadangan Beras Pemerintah di Bulog Tembus 5 Juta Ton

Menurut Amran, capaian itu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan dan lainnya.

berita update
{{caption}}
Berau Lindungi Pertanian dari Ancaman Kemarau Panjang, Produksi Padi Tetap Optimal

Pemerintah Kabupaten Berau serius **lindungi pertanian** dari ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei 2026, memastikan produksi padi dan hasil pertanian lainnya tetap optimal.

berau
{{caption}}
Kementan Gelontorkan Rp5,6 Miliar untuk Sarana Pertanian Dharmasraya

Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengalokasikan bantuan Rp5,6 miliar untuk sarana pertanian Dharmasraya. Bantuan Kementan Dharmasraya ini diharapkan mendongkrak produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan daerah.

bantuan pertanian