Sebelumnya Rektor Unika diminta mmebuat video apresiasi terhadap pemerintahan Joko Widodo
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat suara atas dampak kritik dari berbagai pihak terhadap permintaan testimoni kepada beberapa Rektor Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Semarang.
"Untuk saat ini Kompolnas telah melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa atau informasi yang beredar di medsos terkait," kata Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim saat dihubungi, Kamis (8/2).
Dari hasil pemantauan Kompolnas, tidak hanya Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto.
Namun ada juga Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Masrukhi yang ternyata dimintai testimoni.
"Tidak hanya Rektor Unika saja yang diminta testimoni, tapi ada Rektor kampus lain, seperti Universitas Muhammadiyah Semarang (Unismu)," kata dia.
"Dari sana juga kita dapatkan, seperti Rektor Unismu, bahwa permintaan testimoni dari kepolisian terkait himbauan untuk pemilu damai" tambahnya.
Meski demikian, Yusuf mengatakan terkait temuan adanya permintaan video testimoni kepada Rektor Unismu masih perlu didalami.
Sehingga menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan pertanyaan.
"Sementara berdasar informasi kita kumpulkan dari pihak Polri, dari Unismu yang dihubungi oleh anggota meminta testimoni untuk memberikan pesan-pesan pemilu damai, rektor tersebut telah memberikan," tuturnya.
Meski begitu, Yusuf menjelaskan bahwa selama gelaran tahapan Pemilu 2024, Polri memang menerapkan strategi cooling system. Hal itu bertujuan agar mendinginkan suasana pemilu yang panas agar tetap kondusif.
"Secara sederhana untuk mudah dipahami, strategi mendinginkan dinamika politik Pemilu 2024 yang pasti panas. Kegiatan yang dilakukan Polri antara lain bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai elemen masyarakat termasuk pimpinan perguruan tinggi," terangnya.
"Hal ini dilakukan guna menjalin kerja sama untuk dapat memberikan pesan-pesan pemilu damai dan aman," sambung Yusuf.
Sementara dari video yang diterima merdeka.com, pihak Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) telah angkat bicara terkait permintaan dari polisi perihal testimoni pemilu damai.
"Saya katakan Polri, Polres Semarang ini memang meminta testimoni saya tidak hanya dalam pemilu saja. Tapi ketika ada event-event yang cukup besar masyarakat, saya kira saya sering dimintai," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Prof Masrukhi
"Dan saya merasa wajib untuk menyampaikan imbauan sebagai bagian dari warga negara," tambah dia.
Video testimoni itu sempat disampaikan Wakil Rektor II, DR Hardi Winoto yang mewakili rektor menyampaikan imbauan perlunya menjaga netralitas selama gelaran pemilu 2024.
"Mengatakan bahwa sukseskan pemilu jaga demokrasi dan Unimus adalah bagian dari proses demokrasi.
Sehingga Unimus menjaga netralitas jadi demokrasi adalah hak semua warga negara yang harus kita junjung tinggi dan harus kita bantu untuk mensukseskan proses demokrasi di negeri ini," imbau Hardi.
Sebelumnya Rektor Unika diminta mmebuat video apresiasi terhadap pemerintahan Joko Widodo
Rektor Unika menceritakan dihubungi orang mengaku polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko
Baca Selengkapnya
Polisi berdalih permintaan tersebut sebagai cooling sistem atau Pemilu damai
Baca Selengkapnya
Arsjad Rasjid menanggapi soal rektor Unika yang mengaku dihubungi polisi untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi
Baca Selengkapnya
Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta rektor di Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Polda Jawa Tengah mengakui meminta Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindiarto untuk membuat video testimoni kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Anies menilai permintaan kepada Rektor Unika untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai operasi memperbaiki citra.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo merespons soal namanya yang berkali-kali disebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo merespons pernyataan tidak lagi menjadi kader PDIP
Baca Selengkapnya
Kabarhakam memastikan apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi