Polisi berdalih permintaan tersebut sebagai cooling sistem atau Pemilu damai
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut turun tangan memantau dampak kritik dari berbagai pihak terhadap permintaan testimoni kepada beberapa Rektor Perguruan Tinggi oleh aparat kepolisian di Semarang.
Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim mengatakan pihaknya akan menanyakan relevansi tindakan kepolisian yang meminta testimoni dan apresiasi kepada para rektor berkaitan kinerja Presiden Jokowi.
"Saya kira, apabila ada permintaan testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi. Akan kita tanyakan nantinya apa relevansinya dengan tugas pengamanan Pemilu," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (8/2).
Klarifikasi perihal relevansi permintaan testimoni kinerja presiden Jokowi dengan tugas pengamanan Pemilu akan ditanyakan ke Polda Jawa Tengah. Imbas pengakuan Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto yang ramai jadi perbincangan.
"Itu (pertanyaan) yang akan diharapkan mendapatkan klarifikasi dari Polda Jateng nantinya," kata Yusuf.
Sebab, kata Yusuf, sesuai mekanisme, terhadap kasus permintaan testimoni tersebut. Kompolnas sudah dalam proses meminta klarifikasi kepada Polda Jateng guna menentukan sikap atas kegiatan yang dilakukan polisi.
"Dari hasil klarifikasi nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya. Apakah ada hal-hal yang tidak patut akan kita lihat dan tentu Kompolnas akan memberikan saran dan masukan apakah ke Polda Jateng secara khusus atau ke Mabes," tuturnya.
Namun demikian, Yusuf menjelaskan bahwa selama gelaran tahapan Pemilu 2024, Kompolnas terus melakukan pengawasan terhadap Pengamanan Pemilu 2024 oleh Polri. Termasuk, penerapan strategi cooling system yang dilakukan Polri.
"Secara sederhana untuk mudah dipahami, strategi mendinginkan dinamika politik Pemilu 2024 yang pasti panas. Kegiatan yang dilakukan Polri antara lain bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai elemen masyarakat termasuk pimpinan perguruan tinggi," terangnya.
"Hal ini dilakukan guna menjalin kerja sama untuk dapat memberikan pesan-pesan pemilu damai dan aman," sambung Yusuf.
Klarifikasi Polda Jateng
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta sejumlah rektor di Kota Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka menyatakan tujuan permintaan pesan itu adalah untuk menciptakan cooling sistem atau Pemilu damai.
"Jadi ini pemilu ada kegiatan cooling sistem. Kita minta tokoh masyarakat memberikan imbauan agar pemilu berjalan damai. Intinya pesannya itu untuk cooling sistem," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (6/2).
Ditanya mengenai adanya anggota Polrestabes Semarang yang meminta sejumlah rektor universitas di Kota Semarang untuk membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi, Satake hanya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas pada pemilu 14 Februari nanti.
"Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat. Tentu sesuai dengan harapan Forum Rektor," ungkapnya.
Polisi berdalih permintaan tersebut sebagai cooling sistem atau Pemilu damai
Agus menegaskan tak ada satu kata pun yang dirinya sampaikan mengarah untuk menekan perguruan tinggi,
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Rektor Unika diminta mmebuat video apresiasi terhadap pemerintahan Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Rektor Unika menceritakan dihubungi orang mengaku polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko
Baca Selengkapnya
Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta rektor di Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Rektor Unika mengaku diminta polisi untuk membuat video testimoni apresiasi kinerja Jokowi.
Baca Selengkapnya
Anies menilai permintaan kepada Rektor Unika untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagai operasi memperbaiki citra.
Baca Selengkapnya
Tindakan intimidasi tentunya sangat disayangkan, untuk membuat video yang intinya mendukung pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kabarhakam memastikan apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Baca Selengkapnya
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi