KLH Siapkan Langkah Darurat Penyelamatan Pesut Mahakam yang Kritis

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah darurat untuk penyelamatan Pesut Mahakam yang populasinya kian kritis, hanya tersisa 66 ekor di habitat alaminya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyusun langkah darurat guna menyelamatkan populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang kini berada dalam fase sangat kritis. Jumlah individu mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam ini terus menyusut drastis, memprihatinkan banyak pihak.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, di Kutai Kartanegara, Minggu, menegaskan pentingnya tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa dilindungi ini. Ini merupakan upaya serius pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan data pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, populasi Pesut Mahakam diperkirakan hanya tersisa 66 ekor di habitat alaminya. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari berbagai instansi terkait.

Ancaman Serius di Balik Penurunan Populasi Pesut Mahakam

Penurunan populasi Pesut Mahakam dipicu oleh kerusakan habitat yang masif akibat tumpang tindihnya aktivitas manusia dan industri. Kondisi ini menciptakan tekanan besar terhadap ekosistem Sungai Mahakam yang menjadi rumah bagi satwa langka tersebut. Berbagai faktor berkontribusi pada situasi genting ini, mengancam kelangsungan hidup Pesut Mahakam.

Beberapa ancaman utama yang diidentifikasi meliputi alih fungsi lahan dan pembukaan lahan di area hulu sungai. Selain itu, aktivitas pertambangan batu bara juga berdampak signifikan pada kualitas air, menjadikannya tidak layak bagi kehidupan pesut. Padatnya lalu lintas transportasi sungai, terutama ponton batu bara, diduga kuat mengganggu navigasi dan habitat kritis Pesut Mahakam.

Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa semua ancaman ini harus diantisipasi secara komprehensif. Ini mencakup baik kegiatan korporasi maupun aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Penanganan yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan krisis populasi pesut.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Desa Konservasi untuk Penyelamatan Pesut Mahakam

Penyelamatan Pesut Mahakam memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara KLH, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, dan otoritas transportasi. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan aktivitas ekonomi di sungai tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem pesut yang rapuh. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi.

Dalam kesempatan kunjungan strategis ini, KLH juga secara resmi menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan berbasis masyarakat, melibatkan langsung komunitas lokal dalam upaya konservasi. Kunjungan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI).

Pemerintah berjanji akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak habitat satwa ini. Penegakan hukum menjadi bagian integral dari strategi penyelamatan. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi Pesut Mahakam dari kepunahan.

Penegakan Hukum dan Harapan untuk Kelangsungan Hidup Pesut Mahakam

KLH menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar yang merusak habitat Pesut Mahakam. Namun, di sisi lain, KLH juga mendorong kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah agar kegiatan ekonomi dapat terus berjalan tanpa mengganggu habitat kritis pesut.

Pendekatan ganda ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Ini mencakup perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, populasi Pesut Mahakam dapat pulih dan terus lestari di Sungai Mahakam.

Sumber: AntaraNews