Ketua Komisi VIII DPR Dukung Pembentukan Kementerian Haji, Ini Pertimbangannya

Ia menekankan, hal itu merupakan amanat presiden yang wajib dijalankan.

Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umrah, langkah strategis untuk meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jemaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan dalam UU tersebut nantinya akan dibentuk Kementerian Haji

Untuk kouta jemaah haji khusus tetap dengan ketentuan yakni 8 persen dan reguler sebesar 92 persen.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bakal ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru.

Meski begitu, Anwar mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum tentu sempurna dan masih perlu evaluasi.

Cak Imin meyakini, dengan pemisahan kementerian urusan agama dan haji maka masing-masing bisa lebih fokus.

Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Jemaah haji diingatkan tidak memaksakan diri dalam beribadah ketika kondisi tubuh tidak fit.

Mardi Jiyono Kartosentono menjadi salah satu calon jemaah haji tertua di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ia menekankan pentingnya kondisi fisik yang baik agar jemaah dapat melaksanakan puncak ibadah haji di Makkah yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang hendak berhaji wajib mengantongi dokumen dan izin yang sah.

Patimang mengatakan, dirinya mulai mendaftar haji sejak tahun 2010 dan dengan uang hasil penjualan rumput laut yang tidak banyak.

Hendarsam membahas rencana penyederhaan proses keimigrasian untuk jemaah haji tahun 2026 agar lebih praktis dan nyaman.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten memastikan pemeriksaan kesehatan jemaah haji Banten dilakukan secara ketat dan berkala, menjamin kelayakan berangkat meskipun didominasi lansia dan berisiko tinggi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, memicu pertanyaan keterlibatan pihak lain.