VIDEO: Tok! Paripurna DPR Sahkan UU Baru, Perintahkan Prabowo Bentuk Kementerian Haji

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya terkait visa dan distribusi kartu Nusuk, demi memastikan layanan optimal bagi jemaah

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji kini jadi inisiatif DPR. Regulasi ini mengatur angsuran jemaah, cadangan modal BPKH, hingga skema investasi dana haji.

Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah telah dibahas, termasuk pembahasan mengenai alokasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menekankan, hal itu merupakan amanat presiden yang wajib dijalankan.

Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umrah, langkah strategis untuk meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jemaah.

Kementerian Haji terbentuk usai DPR dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan sosok Menteri Haji dan Umrah itu akan diputuskan Presiden Prabowo.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan diwujudkan melalui Peraturan Presiden. Simak detail proses dan tujuan dibalik kementerian baru ini yang akan meningkatkan pelayanan jemaah!

RUU itu diketahui tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bakal ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan Istana siap terbitkan Perpres baru setelah RUU Haji disahkan. Apa dampak perubahan ini bagi penyelenggaraan haji mendatang?

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pimpinan Sidang Pleno, Rahman Pina, mengetuk palu sidang setelah mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh peserta Mubes.

JCH difabel, Saifuddin HM Abd Muin Saideng mengaku bersyukur bisa berangkat haji bersama empat orang keluarganya. Ia mengaku mendaftar haji sejak tahun 2014.

Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan proses analisis dilakukan secara ilmiah dan akurat.

Para pelaku membakar pos polisi dan videotron menggunakan bom molotov. Mereka memiliki perannya masing-masing dalam beraksi.

Kini, pengembangan masih dilakukan oleh polisi dengan memeriksa CCTV dan ponsel para pelaku.