LIVE

Respons Kemenag soal Wacana Pembentukan Kementerian Haji di Kabinet Prabowo-Gibran

Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.

kemenag
Juru Bicara Kemenag Sunanto
Juru Bicara Kemenag Sunanto (Antaranews.com)

Kementerian Agama (Kemenang) memastikan tidak ada pembahasan di internal mengenai rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di era pemerintahan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

 

"Enggak ada, belum ada pembicaraan. Karena itu kebijakan presiden," kata Juru Bicara Kemenag Sunanto di Jakarta, Senin (7/10).

 

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu pembentukan kementerian yang khusus mengelola penyelenggaraan haji dan umrah di era pemerintahan baru periode 2024–2029.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nanto itu, Kementerian Agama tidak memiliki wewenang soal wacana pembentukan kementerian khusus haji itu. Kementerian Agama, kata dia melanjutkan akan mengikuti segala aturan dan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

 

"Itu bukan kewenangan Kementerian Agama juga, apa pun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan, maka kita ikut saja," ujarnya.

 

Meskipun begitu, Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.

 

"Sekali lagi perlu ada kajian yang lebih matang, ya, tidak hanya buru-buru soal pisah dan tidak pisah, ya, infrastrukturnya dan sebagainya. Tapi kalau di kementerian agama, belum ada pembicaraan sih," terangnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah disampaikan oleh sejumlah pihak di antaranya adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).

 

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Zaky Zakariya Anshary menilai keberadaan Kementerian Haji dan Umrah bernilai penting untuk mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah Indonesia.

 

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” ujar dia.

 

Kompleksitas penyelenggaraan haji dan umrah, kata Zaky melanjutkan, dibuktikan dari banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah, swasta, dan pemerintah, yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII DPR RI.

 

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi, pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.

 

Ia lalu menyampaikan bahwa faktor lain yang dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji dan Umrah adalah besarnya anggaran.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Restorasi Candi Prambanan Jadi Agenda PM India di Yogyakarta

{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

{{caption}}
Survei KedaiKOPI: 66% Orangtua Dukung SPMB

{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

{{caption}}
PM India Kunjungi Jakarta dan Yogyakarta pada 6–8 Juli

{{caption}}
Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK, Wakil Bupati Menangis

Topik Terkait
{{caption}}
Usai Disahkan Jadi Kementerian Haji dan Umrah, Wamenag Tegaskan Struktur Kelembagaan Harus Segera Dibentuk

Ia menekankan, hal itu merupakan amanat presiden yang wajib dijalankan.

Kementerian Agama
{{caption}}
Terobosan Baru: Indonesia Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Ini Alasan di Baliknya!

Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umrah, langkah strategis untuk meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah
{{caption}}
Prabowo Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah, Siapa Sosok Ditunjuk Jadi Menteri?

Keputusan sosok Menteri Haji dan Umrah itu akan diputuskan Presiden Prabowo.

Kementerian Haji dan Umrah
{{caption}}
RUU Haji dan Umrah Bakal Disahkan, Istana Pastikan Bakal Ada Perpres Atur Kementerian Baru

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bakal ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru.

Haji
{{caption}}
Fakta Unik Visi Prabowo Sejak 2014: Kementerian Haji Baru Prioritaskan Integritas dan Kompetensi Staf

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan mengutamakan integritas serta kompetensi dalam seleksi staf. Simak bagaimana visi ini terwujud.

Kementerian Haji Umrah
{{caption}}
Marhaban Kementerian Haji dan Umrah: AMPHURI Berharap Tata Kelola Haji Lebih Baik, Trivia: Harapan Ini Sudah Lama Diidamkan

AMPHURI menyambut baik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, berharap pengelolaan haji dan umrah menjadi lebih optimal. Mengapa harapan ini sudah lama dinantikan?

Kementerian Haji Umrah
{{caption}}
Prabowo-Gibran Diminta Bentuk Kementerian Khusus Haji, Mengurai Permasalahan Umat

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Pansus Haji
{{caption}}
Ketua Komisi VIII DPR Dukung Pembentukan Kementerian Haji, Ini Pertimbangannya

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi setuju dengan pembentukan Kementerian Haji.

Haji
{{caption}}
Taspen dan Kemenag RI Integrasikan Data Pernikahan untuk Permudah Layanan ASN

Sinergi Taspen dan Kemenag RI menghadirkan integrasi data pernikahan sebagai langkah memperkuat layanan digital dan administrasi ASN.

advertorial
{{caption}}
Kemenag Gelar Ta'aruf Golek Garwo, Fasilitasi Generasi Muda Cari Pasangan Hidup Bermartabat

Kementerian Agama (Kemenag) sukses menggelar Ta'aruf Golek Garwo, sebuah inisiatif untuk membantu generasi muda mencari pasangan hidup secara Islami dan bertanggung jawab, menarik ratusan peserta di Jakarta.

bimas islam
{{caption}}
Kemenag Gelar Uji Kapasitas Bakal Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031

Kementerian Agama (Kemenag) tengah melakukan uji kapasitas intensif bagi bakal calon anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031, memastikan kompetensi dan profesionalisme tinggi.

ahwa
{{caption}}
UIN Palu Usulkan Capaian PPID Jadi Syarat Unggul Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengusulkan kepada Kementerian Agama agar capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi PPID Syarat Unggul APT, mendorong transparansi informasi publik di lingkungan PTKIN.

akreditasi perguruan tinggi
{{caption}}
Baznas Kaji Penguatan Asnaf Riqab: Zakat untuk Atasi Perbudakan Modern dan Jeratan Utang

Baznas RI sedang memperkuat kajian tentang Penguatan Asnaf Riqab, golongan penerima zakat yang kini direkonstruksi untuk merespons tantangan sosial seperti perdagangan orang dan jeratan utang modern.

baznas
{{caption}}
Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengaduan Awasi Proses Penerimaan Siswa Baru 2026/2027

Ombudsman Sumatera Barat membuka posko pengaduan untuk mengawasi proses Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini bertujuan memastikan seleksi berjalan transparan dan bebas maladministrasi, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat.

kemenag
{{caption}}
Haji 2026 Berjalan Lancar, Pemerintah Bakal Persingkat Masa Tunggu

Tahun ini, pengelolaan seluruh rangkaian ibadah haji untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

bakom
{{caption}}
Usai Dugaan Pungli Badal Haji dan Dam, Kemenhaj Papua Perketat Rekrutmen Petugas

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Musa Narwawan akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji tahun 2027.

berita kontributor
{{caption}}
Prabowo Belum Puas Masa Tunggu Haji Dipangkas Jadi 26 Tahun, Ingin Lebih Cepat Lagi

Masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah haji.

berita update
{{caption}}
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Pesan Khusus untuk Tahun Depan

Prabowo menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

berita update
{{caption}}
Samira Travel Pecahkan Rekor Dunia, Bukti Kepercayaan Jamaah Jadi Fondasi Utama

Samira Travel berhasil pecahkan rekor dunia Guinness World Records. Pencapaian ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan jamaah dalam perjalanan spiritual umrah dan haji.

haji
{{caption}}
Wamenhaj: Ekosistem Transparan Jadi Kunci Berantas Kartel Haji

Istilah kartel haji menggambarkan kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan.

berita update