LIVE

Kemensos Cabut 7 Juta Lebih Penerima Bantuan Iuran dari Daftar, Ternyata Ini Penyebabnya

Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) setelah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

kemensos
Program BSU 2025 menyasar pekerja atau buruh yang yang bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan yang masuk daftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Ke
Program BSU 2025 menyasar pekerja atau buruh yang yang bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan yang masuk daftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Ke (© 2025 Liputan6.com)

Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) setelah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, mereka yang dikeluarkan sebagai penerima PBI tersebut karena adanya beberapa faktor.

"Mungkin yang dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, karena hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, memang ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi dapatkan bantuan Iuran. Itu yang pertama," kata pria akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

"Yang kedua, kita padankan dengan data tunggal itu yang mereka belum ada NIK-nya atau belum rekam KTP atau identitas-identitas yang diperlukan," sambungnya.

Gus Ipul menegaskan, mereka yang dikeluarkan tersebut karena memang dianggap tidak lagi memerlukan PBI sehingga dialihkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

"Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Itu aja," tambahnya.

"Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita fokus kepada desol 1, 2, 3, 4 yang berada di data tunggal sosial ekonomi nasional," tegasnya.

Buka Peluang Beri Sanggahan

Meski demikian, kata Gus Ipul, Kemensos masih memberikan kesempatan kepada 7 juta penerima tersebut melakukan sanggahan atas pencabutan tersebut. Kemensos menyediakan kanal untuk menyampaikan sanggahan lewat aplikasi SIK-NG.

"Meskipun begitu, kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu nanti akan kita tindaklanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi," sambungnya.

Gus Ipul memastikan, pihaknya pun tetap memberikan peluang terhadap mereka yang memang memiliki suatu penyakit kronis.

"Jadi tetap kita beri peluang ya bagi mereka yang mungkin sakit, memiliki suatu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan di Kasus Bupati Kuansing

{{caption}}
Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

{{caption}}
Kasus Penyekapan Karyawan Padel, Korban Dilaporkan Terkait Pencurian

{{caption}}
Jakarta Alami Penurunan Kualitas Udara Kamis Pagi

{{caption}}
Said Iqbal Ajak Korban Penyekapan Kerja di Kantornya, Segini Gajinya

{{caption}}
Ironi Bupati Kuansing, Terseret Korupsi Saat Warga Dihantui Jalan Rusak

Topik Terkait
{{caption}}
Ribuan Peserta PBI-JK di OKU Timur Dinonaktifkan, Ini Alasan dan Cara Reaktivasi

Sebanyak 24.633 peserta Penonaktifan PBI-JK BPJS Kesehatan di OKU Timur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial per Januari 2026. Simak alasan dan cara reaktivasi kepesertaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
BPJS Kesehatan Tulungagung: Ribuan Peserta PBI JK Nonaktif, Ini Cara Reaktivasi

Sebanyak 18.439 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Tulungagung berstatus nonaktif. Simak informasi lengkap mengenai penyebab, proses reaktivasi, dan solusi bagi peserta BPJS Kesehatan Tulungagung yang terdampak.

kemensos
{{caption}}
5.301 Warga Terdampak Penonaktifan PBI JK Pasaman Barat, BPJS Kesehatan Beri Solusi

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Perkuat Akurasi Data PBI, Pemerintah Pastikan 152 Juta Jiwa Masuk Daftar Penerima

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Gus Ipul
{{caption}}
Dinsos Madiun Buka Layanan Reaktivasi PBI JK, Pastikan Akses Kesehatan Warga Kurang Mampu

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun membuka layanan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, memastikan warga kurang mampu tetap memiliki akses kesehatan yang mudah.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Mensos Gus Ipul Tegaskan Kuota PBI JK Tak Bertambah Meski Ada Reaktivasi

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

BPJS PBI
{{caption}}
Mensos Gus Ipul: 13,5 Juta Warga Penerima BPJS PBI Tahun 2025 Dinonaktifkan

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

BPJS PBI
{{caption}}
Cara Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Dinonaktifkan Sesuai Ketentuan Baru

Apakah status BPJS PBI Anda tiba-tiba menjadi nonaktif? Jangan khawatir, berikut adalah aturan terbaru, syarat, dan langkah-langkahnya.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Kemensos Perkuat Pemutakhiran Data, Hentikan Bansos bagi Penerima Tak Layak

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

kemensos
{{caption}}
VIDEO: Gus Ipul Blak-blakan Rencana Orang Gangguan Jiwa Terima Bansos Seumur Hidup

Gus Ipul menanggapi rencana pemberian bansos seumur hidup kepada ODGJ

Mensos Saifullah Yusuf
{{caption}}
Bansos Pemerintah Dicabut?

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Bansos
{{caption}}
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Bansos
{{caption}}
Video Perjuangan Siswa Sekolah Rakyat Warnai Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Bogor

Video kisah inspiratif siswa Sekolah Rakyat ditayangkan pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Bogor, menyoroti harapan dan semangat meraih masa depan.

berita update
{{caption}}
Kejujuran Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat Jadi Kunci Utama Program Mensos di Palembang

Menteri Sosial menegaskan kejujuran dalam penjangkauan siswa Sekolah Rakyat adalah fondasi utama, memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga terpinggirkan di Palembang dan sekitarnya.

bps
{{caption}}
Ombudsman Dorong Pemdes Pulau Kecil Bangka Selatan Data Ulang Penerima Bansos

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

bangka selatan
{{caption}}
Mensos Saifullah Yusuf Sambut Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut ratusan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Riau, menandai perluasan program strategis ini untuk menjangkau keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.

anak tidak mampu
{{caption}}
Sekolah Rakyat: Terobosan Pemerintah dalam Memutus Rantai Kemiskinan Pendidikan

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

anak bangsa
{{caption}}
Mensos Gus Ipul Usul Tambah Anggaran Rp22,49 Triliun Agar Bansos dan Sekolah Rakyat Optimal

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

bansos
{{caption}}
Ternyata Ada Syarat dan Kriteria Tertentu untuk Aktifkan BPJS Kesehatan PBI

Kriteria kedua, kata dia, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.

berita update