Kemenag: Seluruh Kuota Haji Khusus 1446 H/2025 M Sudah Terisi

Kemenag merilis daftar nama jemaah haji khusus yang telag melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2025.

Kemenag menyediakan kuota haji khusus tahun 2025 sebanyak 17.680 jemaah.

Tahun depan, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000

Kemenag mengatakan kuota nasional jemaah haji reguler tahun 2024 sebanyak 241.000 sudah terpenuhi.

Pelunasan Biaya Haji Ditutup, Kementerian Agama: Kuota Haji Reguler Sudah Full

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Maros siap digelar, diharapkan tidak hanya menjadi syiar Islam tetapi juga penggerak pemberdayaan ekonomi umat.

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Panitia Nasional SPAN-PTKIN 2026 melakukan pembaruan metodologi seleksi secara signifikan, fokus pada peningkatan akuntabilitas, pemerataan akses pendidikan, dan integrasi data nasional, termasuk inovasi pemetaan kesehatan mental calon mahasiswa.

Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan tambahan Anggaran Pendidikan Keagamaan sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026, fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah keagamaan di seluruh Indonesia, demi masa depan anak bangsa.

Sebanyak 143.948 siswa bersaing ketat dalam jalur SPAN-PTKIN 2026, mencerminkan minat luar biasa pada Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN yang kini dipandang setara universitas umum dan berdaya saing global.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Makassar Toraja (Maktour) meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar dari kasus korupsi kuota haji, memicu pertanyaan besar tentang praktik penyelenggaraan ibadah haji.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan KPK terkait kasus korupsi kuota haji tambahan yang merugikan negara dan jemaah haji reguler. Keputusan pembagian kuota 50:50 diduga jadi pemicunya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus korupsi kuota haji khusus 2023, dengan penetapan tersangka dan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima uang korupsi percepatan haji khusus 2023-2024, yang kini telah ditahan setelah permohonan praperadilannya ditolak.

Pemilik biro travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa KPK terkait kasus korupsi kuota haji, ia membantah menerima kuota ilegal dan justru mengaku diwajibkan mengisi kuota tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkomitmen menuntaskan seluruh proses pelunasan haji khusus dan penerbitan Pengembalian Keuangan (PK) sebelum batas waktu Arab Saudi, demi memastikan kuota terpenuhi dan layanan optimal.

Adapun tenggat waktu krusial yang tidak dapat ditunda adalah 4 Januari 2026 yakni batas akhir penetapan dan pembayaran paket layanan Armuzna.