Kemenag Pastikan Tak Ada Informasi soal Pembukaan Visa Furoda

Visa furoda atau visa mujamalah merupakan jalur undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak masuk dalam kuota resmi nasional.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pembukaan visa furoda, menyusul beredarnya kabar di media sosial bahwa visa tersebut akan dibuka mulai 1 Juni 2025.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa pun terkait dengan hal tersebut," ujar Hilman di Makkah, Minggu (1/6).

Visa Furoda Diurus Travel, Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Hilman menekankan, penerbitan visa furoda sepenuhnya berada di luar tanggung jawab pemerintah dan merupakan urusan antara jamaah dan penyelenggara travel.

"Penerbitan visa furoda adalah murni bisnis antara jamaah dan penyelenggara," jelasnya.

Visa furoda atau visa mujamalah merupakan jalur undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak masuk dalam kuota resmi nasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi, yaitu 98 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

525 Kloter Haji Reguler Indonesia Tiba di Tanah Suci

Di sisi lain, Hilman menyampaikan bahwa fase keberangkatan jamaah calon haji reguler asal Indonesia telah selesai, dengan total 525 kelompok terbang (kloter) diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” tutupnya seperti dilansir dari Antara.

Berikut sebaran 525 kloter dari 14 embarkasi:

1. Aceh (BTJ): 12 kloter
2. Medan (KNO): 24 kloter
3. Padang (PDG): 15 kloter
4. Batam (BTH): 27 kloter
5. Palembang (PLM): 22 kloter
6. Jakarta – Pondok Gede (JKG): 62 kloter
7. Jakarta – Bekasi (JKS): 61 kloter
8. Kertajati (KJT): 28 kloter
9. Solo (SOC): 95 kloter
10. Surabaya (SUB): 97 kloter
11. Banjarmasin (BDJ): 13 kloter
12. Balikpapan (BPN): 16 kloter
13. Lombok (LOP): 12 kloter
14. Makassar (UPG): 41 kloter