Kejagung Periksa Tersangka Kasus Suap Hakim Ekspor CPO Wahyu Gunawan

Eks Panitera PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, dijatuhi vonis 11,5 tahun penjara atas kasus suap putusan CPO. Simak detail vonis Wahyu Gunawan dan implikasinya terhadap integritas peradilan.

Peran tersangka baru MSY terungkap usai penyidik Kejagung memeriksa lima saksi yakni MBDH, MS, STF, WG dan MSY terkait kasus tersebut.

Barang bukti disita seperti mobil Ferrari Spider, Nissan GT-R, Mercedes Benz, 21 sepeda motor yang di antaranya ada Harley Davidson.

MAN menerima suap atas putusan atau vonis onslag alias vonis lepas ketiga korporasi besar tersebut dari segala tuntutan jaksa pada 19 Maret 2025 lalu

Putusan lepas tersebut dijatuhkan terhadap Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

Muhammad Arif Nuryanta tak sendirian dalam kasus ini. Tiga orang lain ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Usai dijemput paksa, MAN langsung menjalani pemeriksaan secara intensif sebelum akhirnya ditetapkan tersangka

Sidang pembacaan dakwaan eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Heru juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 7 tahun, serta dikenakan denda sebesar Rp500 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Ketika itu ada orang datang dan langsung melakukan penyisiran di rumah tersebut.

Uang tersebut disembunyikan Ali di bawah kasur rumah ketika penyidik Kejagung menggeledah kediamannya di Jepara, Jawa Tengah.

Uang mata asing itu diduga terkait suap vonis lepas korporasi terdakwa korupsi minyak mentah.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.