Kejagung Geledah 4 Kantor Ini, Usut Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan terkait dengan aliran dana kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.
johnny g. plate
Kejagung juga memeriksa lima saksi dan satu tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo
Kejagung Geledah 4 Kantor Terkait Aliran Dana Kasus Korupsi BTS Kominfo
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan terkait dengan aliran dana kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.
- Kejagung Tahan Windu Aji Sutanto Terkait Kasus Korupsi PT Antam
- Pegawai di Kantor Kominfo Empat Lawang Bingung Cium Bau Menyengat, Ternyata Ada Tengkorak Manusia dalam Sumur
- Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK
- Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi BTS Kominfo, Anggota BPK Achsanul Qosasi Datang Lebih Awal
- Gerakan Sholat yang Benar untuk Wanita, Perhatikan Syarat Sahnya
- Kapolda Jabar Ganti Seluruh Penyidik Kasus Vina Cirebon, DPR: Keputusan Tepat
“Kita sudah melakukan beberapa kali, empat penggeledahan, beberapa kali dari tempat penggeledahan,”
tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).
Adapun perusahaan yang diperiksa adalah PT MBS; PT VP di kompleks Pergudangan Arkadia, Jalan Daan Mogot, Permai, Blok B, 16, Batu Ceper Tenggarang Banten; PT RMKN di Jalan Praja Dalam D nomor 52 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan PT LAM Telesindo Tower di Jalan Gadjah Mada No.27 A, Lantai 8, Jakarta Selatan. “Ini sudah kita lakukan penggeledahan di beberapa hari yang lalu,” jelas dia.
Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi dan satu tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Mereka adalah tersangka Windi Purnama (WP) selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, W selaku Karyawan PT Gratindo Dwi Makmur, dan PTB selaku Staf PT SEI. Kemudian HL selaku Direktur PT Fiberhome Technologies Indonesia, Maqdir Ismail (MI) selaku Advokat, dan A selaku pihak swasta.“Adapun kelima orang saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka YUS dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama tersangka WP,” Ketut menandaskan.
Kejagung menetapkan beberapa tersangka. Mereka yang sudah menjalani sidang dakwaan di antaranya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, yang didakwa merugikan keuangan negara Rp8.032.084.133.795,51 dalam kasus ini.
Jaksa pada Kejagung menyebut dalam kasus korupsi BTS 4G tersebut, Johnny G. Plate memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa 27 Juni 2023.Jaksa menyebut Johnny memperkaya diri sendiri sebesar Rp17.848.308.000,00. Kemudian memperkaya orang lain dan korporasi di antaranya Anang Achmad Latif sebesar Rp 5 miliar, Yohan Suryanto, Yohan Suryanto Rp 453.608.400,00, Irwan Hermawan Rp 119 miliar, Windi Purnama sebesar Rp500 juta.
Kemudian Muhammad Yusrizki sebesar Rp50 miliar dan USD 2,5 juta, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490,00, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955,00, Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600,00.
Johnny Plate merugikan keuangan negara bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusriki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.
Jaksa menyebut, kerugian keuangan negara sebesar Rp8 triliun dalam kasus ini dihasilkan dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
