Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Telah Minta Keterangan 27 Orang

Sigit pun berjanji Polri akan menindaklanjuti sejumlah laporan yang masuk.

Sandi berharap kepada masyarakat dan media sama-sama memonitor jalannya penuntasan perkara Vina

Polisi menggunakan grasi yang pernah dimohonkan ketujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky sebagai bukti untuk menjerat Pegi Setiawan.

Menurut Harli, kasus pembunuhan Vina dan Eky harus ditangani secara profesional.

Yasonna meminta Kepolisian Republik Indonesia agar kasus Vina Cirebon untuk dituntaskan.

Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bandung.

Polda Jabar membuka hotline informasi terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon pada nomor 0822-1112-4007.

Polda Jabar memastikan upaya pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Rizki atau Eky masih berjalan. Semua prosesnya diawasi Kompolnas dan Komnas HAM.

Alasan kubu Pegi Setiawan mendorong gelar perkara ulang karena menilai terjadi kejanggalan terkait penanganan perkara tersebut.

Kuasa hukum Pegi Setiawan mendapatkan pengajuan dari puluhan pengacara yang ingin turut mendampingi tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu.

Klarifikasi dilakukan Kompolnas dengan menemui langsung penyidik Polda Jawa Barat.

Keluarga Vina turut menyampaikan beberapa pengaduan kepada Komnas HAM dalam pengaduan Senin (27/5) kemarin.

Ternyata, sosok perempuan juru masak di dapur Dedi Mulyadi adalah ibu Dede Riswanto, saksi kunci pembunuhan Vina.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka melapor ke Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan salah tangkap di Tasikmalaya Kota, Jawa Barat.

Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon tampak sangat kecewa dan menangis setelah Mahkamah Agung mengumumkan penolakan terhadap permohonan pengajuan PK.

Lembaga Sensor Film (LSF) menyatakan dampak hukum dari film yang beredar bukan masuk dalam ranah lembaganya.

Pemeriksaan berlangsung pada Senin (5/8) pagi hingga tengah malam. Selama proses pemeriksaan, para terpidana didampingi kuasa hukumnya.

Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menjadi salah satu sosok yang paling lantang dalam menyoroti kasus Vina Cirebon.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.