LIVE

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Anggota DPR RI, Sofyan Ali dituntut dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Tuntutan itu disampaikan JPU yang mendakwanya menerima suap pengesahan RAPBD Jambi.

jambi
Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara
Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara (merdeka.com)

Anggota DPR RI, Sofyan Ali dituntut dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Tuntutan itu disampaikan JPU yang mendakwanya menerima suap pengesahan RAPBD Jambi.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Tuntutan terhadap politikus PKB itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Hidayat di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (29/8).

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara
Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Selain hukuman penjara, JPU juga meminta agar majelis hakim yang diketuai Budi Chandra menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Sofyan.

Kemudian JPU juga meminta agar hak politik terdakwa dicabut selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Sofyan Ali tidak sendirian. Lima terdakwa lain dalam perkara ini yakni Sainuddin, Muntalia, Rudi Wijaya, Supriyanto dan Sopian juga menjalani sidang tuntutan.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Sainuddin mendapatkan tuntutan paling berat, yaitu dituntut 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Karena tidak mengakui perbuatannya, sehingga membuat tuntutan terhadap terdakwa menjadi berat," ujar Ahmad Hidayat seusai sidang.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, para terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Para terdakwa telah mengaku terima uang suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017. Namun mereka membantah menerima suap ketok palu 2018 dengan alasan sudah terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

"Tidak diterimanya suap uang ketok palu 2018 tidak bisa dikatakan batal demi hukum, sebab para tersangka sudah menerima uang suap pada tahun 2017, meskipun ada beberapa terdakwa tidak menerima secara langsung."

JPU Ahmad Hidayat.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, ada terdakwa yang menerima uang melalui pihak lain.

"Sejatinya terdakwa tahu uang itu dari Gubernur Jambi sebagai hadiah atas pengesahan RAPBD menjadi APBD, maka alasan itu tidak bisa diterima," tegasnya.

Kasus Suap Ketok Palu di Jambi, Anggota DPR RI Sofyan Ali Dituntut 4 Tahun Penjara

Menurut dia, perbuatan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak membantu peran pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Sedangkan yang meringankan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum," tutupnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yan Muhardiansyah
Editor Yan Muhardiansyah
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Kejati NTB
{{caption}}
Penyidikan Kasus Gratifikasi DPRD NTB Tuntas, Tiga Legislator Segera Disidang

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB dengan penetapan tiga legislator sebagai tersangka, berkas perkara kini dilimpahkan ke penuntut umum.

Gratifikasi DPRD NTB
{{caption}}
Kajati NTB Tegaskan Pengajuan LPSK Tak Hentikan Penyidikan Kasus Gratifikasi DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan pengajuan perlindungan oleh 15 anggota legislatif kepada LPSK tidak akan menghambat penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB yang sedang berjalan, dengan fokus pada penelusuran niat jahat penerima suap.

Gratifikasi DPRD NTB
{{caption}}
Terungkap! Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 Miliar Ditetapkan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Suap Putusan Kasus CPO
{{caption}}
Ini Pertimbangan Hakim Vonis Dua Hakim Nonaktif PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur 7 Tahun Penjara

Vonis pidana penjaranya didasari pertimbangan perbuatan terdakwa telah melanggar sumpah jabatan sebagai hakim.

Ronald Tannur
{{caption}}
Penampakan 4 Mobil Mewah yang Disita Kejagung dari Kasus Suap Ketua PN Jaksel

Selain mobil mewah, Abdul Qohar mengatakan, penyidik juga menyita berupa uang tunai dalam pelbagai mata uang.

Kasus Suap
{{caption}}
Periksa Zumi Zola, KPK Dalami Pemberian Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

Zumi Zola pernah dipenjara karena terbukti menerima gratifikasi.

Kasus Suap
{{caption}}
Terbukti Terima Suap, Mantan Bupati Bangkalan Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Bupati Bangkalan Dituntut 12 Tahun Penjara terkait kasus suap

KPK
{{caption}}
Optimisme Gubernur Jambi: Geopark Merangin Jambi Tetap Diakui UNESCO dalam Jaringan Global

Gubernur Jambi Al Haris optimistis Geopark Merangin Jambi akan tetap diakui UNESCO sebagai bagian dari jaringan geopark global. Upaya pelestarian dan pengawasan terus dilakukan untuk menjaga situs warisan dunia ini.

al haris
{{caption}}
Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan, Jangkau Suku Talang Mamak di Pedalaman Jambi

Program Sekolah Rakyat kini jangkau Suku Talang Mamak di pedalaman Jambi, membuka harapan baru bagi anak-anak prasejahtera untuk meraih pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih cerah.

anak prasejahtera
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan Jambi Perluas Perlindungan, Akuisisi Ribuan Pekerja Informal Lewat Agen Perisai

BPJS Ketenagakerjaan Jambi berhasil mengakuisisi 2.664 pekerja informal melalui Agen Perisai hingga pertengahan Juni 2026. Capaian ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan Jambi dalam memperluas perlindungan sosial.

agen perisai
{{caption}}
OJK Jambi Perkuat Literasi Keuangan Perempuan, Dorong Kesejahteraan Masyarakat

OJK Jambi gencar menyelenggarakan edukasi literasi keuangan perempuan di Jambi, membekali ribuan peserta dengan pemahaman pengelolaan finansial demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

antara
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Komitmen Jaga Distribusi Energi di Jambi Melalui MWT

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan komitmen jaga distribusi energi di Jambi melalui Management Walkthrough (MWT) untuk memastikan operasional aman dan andal.

bbm
{{caption}}
Gubernur Jambi Apresiasi Ponpes Tahfiz Quran, Sebut Investasi Dunia Akhirat

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi tinggi kepada pondok pesantren yang melestarikan generasi penghafal Al Quran, menegaskan bahwa tahfiz Quran adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat.

al haris
{{caption}}
Lucky Hakim Buka Suara soal Status Tersangka Wakil Bupati Indramayu

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

bupati indramayu
{{caption}}
Polda Lampung Tetapkan Sekda Lampung Tengah Tersangka Korupsi

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

berita kontributor
{{caption}}
Baru Pulang Haji, Eks Kacab Bank BUMD di Sumsel Langsung Ditahan Kasus Korupsi KUR Rp 3,9 Miliar

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

dinas pupr maluku
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus