Periksa Zumi Zola, KPK Dalami Pemberian Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dalam penyidikan kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Zumi Zola diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan anggota DPRD Jambi Kusnadi. Zumi Zola diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Selain Zumi Zola, tim penyidik juga memeriksa dua anggota DPRD Jambi Bustami Yahya dan M Khairil di Polda Jambi pada Selasa, 1 Agustus 2023. Keduanya dicecar soal penerimaan uang dari Zumi Zola. "Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh para saksi dari Zumi Zola atas pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018," kata Ali. "Sekaligus dari para saksi juga dilakukan penyitaan uang dengan jumlah Rp80 juta," Ali menambahkan.

Teranyar, KPK menahan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Kusnindar, tersangka kasus dugaan suap ketuk palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Kusnidar ditahan usai diperiksa sebagai tersangka pada hari ini, Senin (24/7). "Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan satu orang tersangka yaitu KN (Kusnindar) untuk 20 hari ke depan mulai 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 di Rutan KPK pada gedung ACLC," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7).

Asep mengatakan, Kusnindar dan tersangka lainnya diduga meminta sejumlah uang ketok palu kepada Zumi Zola guna memuluskan persetujuan pengesahan RAPBD tersebut. Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, Paut Syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sekitar Rp2,3 miliar. "Mengenai pembagian uang ketok palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai Rp100 juta sampai dengan Rp400 juta per anggota DPRD," ucap Asep.

Paut Syakarin diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,9 miliar kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin sebagai perwakilan dari tersangka Kusnindar dan kawan-kawan. Dengan pemberian uang tersebut, RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan. "Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarin yang diberikan pada tersangka KN (Kusnadi) dkk, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PU Pemprov Jambi pada Paut Syakarin," Asep menandasi.

Dalam perkara ini KPK sudah menjerat beberapa pihak, salah satunya Gubernur Jambi Zumi Zola. Zumi Zola didakwa menyuap Rp16,490 miliar ke DPRD Jambi untuk memperlancar pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Zumi Zola juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar serta satu unit mobil Toyota Alphard. Atas dua dakwaan itu, Zumi divonis 6 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.