Kakorlantas Polri Lepas Tim Ekspedisi Mudik RRI 2025

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap Korlantas Polri atas keberhasilan Pengaturan Mudik Lebaran 2026. Meskipun volume kendaraan melonjak, rekayasa lalu lintas mampu menjaga kelancaran arus.

Pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kakorlantas Polri menegaskan Operasi Ketupat 2026 berfokus pada keselamatan dan keamanan pemudik, mengusung semangat 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia' demi kelancaran Idul Fitri.

Kakorlantas menginstruksikan jajaran untuk mengawasi ketat kesiapan armada transportasi umum jelang Idul Fitri 2026 demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik.

Sejumlah faktor mempengaruhi lancarnya pelaksanaan arus mudik 2025.

Anggota polisi juga diminta agar tidak meninggalkan posnya masing-masing ketika Operasi Ketupat 2025.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengecek jalur pantai utara (Pantura), dalam rangka jelang mudik Lebaran 2025.

Sebanyak 155 ribu personel gabungan TNI, Polri dan stakeholder terkait

Irjen Pol. Agus menekankan, sinergi yang telah terbangun akan terus diperkuat melalui berbagai program kolaboratif.

Koordinasi yang selama ini telah berjalan dinilai perlu diperkuat agar menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Menjelang Kemala Run 2026, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Ketua Panitia Pelaksana Deny Agus Suryonugroho pengecekan kesiapan acara.

Korlantas Polri mempertimbangkan penerapan One Way Nasional Arus Balik di Tol Trans Jawa dari KM 414 hingga KM 70 jika volume kendaraan meningkat drastis. Simak detail rencana rekayasa lalu lintas ini!

Sebab itu, penerapan one way arus balik di Tol Trans Jawa masih bersifat situasional.

Meskipun Operasi Ketupat 2026 telah usai, Polri tetap siaga mengamankan Arus Balik Lebaran 2026. Sebanyak 42 persen pemudik diperkirakan belum kembali ke Jakarta, dengan puncak arus balik kedua diprediksi terjadi pada 29 Maret.

Proses pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2026.

Komisi VII DPR meminta TVRI, RRI, dan Kantor Berita ANTARA berkolaborasi erat demi menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026, memastikan masyarakat dapat menikmati siaran gratis dan liputan komprehensif dari ajang olahraga terbesar ini.

Akses terhadap informasi dan hiburan merupakan hak dasar seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Tanggal 11 September menyimpan berbagai peristiwa penting, termasuk tragedi 9/11 yang mengubah sejarah dunia.

Anggota DPR RI mendorong optimalisasi peran RRI sebagai benteng utama dalam upaya RRI tangkal hoaks dan edukasi digital, sekaligus mengedepankan literasi dan budi pekerti.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2)