Kadin Percepat FTA Indonesia–EAEU, Target Perdagangan Naik 2 Kali Lipat

Kadin Indonesia menargetkan peningkatan nilai perdagangan dengan EAEU hingga dua kali lipat dalam tiga tahun mendatang melalui penerapan FTA.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyelenggarakan Workshop Rusia-Indonesia mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dan praktiknya, yang membahas berbagai aturan, prosedur, dan tips bagi pelaku usaha.

Dalam acara tersebut, Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation, Vladimir Ilichev, diundang untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia pada akhir tahun 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury, menyatakan bahwa workshop ini merupakan langkah konkret untuk mendorong pelaku usaha nasional dalam memanfaatkan perjanjian tersebut.

"Indonesia sudah menandatangani sebuah perjanjian FTA dengan anggota-anggota Eurasian Economic Community dan diharapkan perdagangan bisa meningkat sampai dengan 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun," ungkap Pahala di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 11 April 2026.

Ia juga menambahkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara EAEU, yang meliputi Armenia, Belarusia, Kazakstan, Kirgistan, dan Rusia, saat ini berada di sekitar USD 5 miliar. Dengan adanya pengurangan tarif dan hambatan non-tarif, peningkatan perdagangan diharapkan dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Pahala mengidentifikasi tiga sektor utama yang berpotensi menjadi pendorong peningkatan perdagangan, yaitu komoditas pangan, energi dan hilirisasi mineral, serta industri padat karya. "Ada 3 sektor (yaitu) food related commodities seperti CPO, gandum, fertilizer. Sektor energi termasuk hilirisasi mineral, serta labor intensive industry seperti tekstil, garment, machinery, dan electronics," jelasnya.

Penguatan Infrastruktur Rantai Pasok

Kendati demikian, ia mengakui bahwa masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, terutama terkait dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan antar negara. Untuk mengatasi masalah ini, Pahala berpendapat bahwa kemajuan dalam teknologi finansial dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan yang ada.

"Fintech seperti blockchain, digital asset, crypto bisa menjadi salah satu solusi," katanya.

Selain itu, penguatan infrastruktur rantai pasok, termasuk logistik, pengiriman, dan penyimpanan, juga dianggap sangat penting agar potensi kerja sama dapat direalisasikan secara optimal.

Posisi Indonesi Masih Kalah

Sementara itu, Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, yang hadir mewakili Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti, menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam nilai perdagangan dengan EAEU masih kalah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Indonesia saat ini berada pada posisi ketiga mitra dagang terbesar EAEU di ASEAN. Dari sisi investasi, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Thailand dan Vietnam dalam menarik aliran investasi dari kawasan tersebut. Thailand dan Vietnam masih memimpin kawasan dibandingkan Indonesia," ungkap Djatmiko.

Meski demikian, ia menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EAEU merupakan platform strategis untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua kawasan. Hal ini didukung oleh pasar domestik Indonesia yang besar, pertumbuhan kelas menengah, serta komitmen terhadap pengembangan industri dan reformasi regulasi.

"Ke depan, Indonesia siap untuk semakin memperkuat perannya dan memperdalam kerja sama dengan EAEU, dengan tujuan menjadi mitra strategis utama di ASEAN melalui peningkatan perdagangan," tutupnya.