Jusuf Kalla Kembali Jadi Ketua Umum PMI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabat sebagai Pelindung PMI DKI Jakarta. Sedangkan Dewan Kehormatan dijabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Menteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.

Setelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.

Dari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.

Agung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan

JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.

Sempat terjadi kericuhan, ketika Munas tersebut berlangsung. Agung Laksono justru mendeklarasikan sebagai Ketua Umum PMI tandingan

Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Muncul rumor Agung Laksono ingin merebut kursi Ketum PMI dari Jusuf Kalla.

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan provokasi lewat potongan video ceramah Jusuf Kalla yang memicu kegaduhan.

Jusuf Kalla bertemu tokoh Malino untuk jelaskan polemik ceramah UGM. Ia khawatir salah paham bisa memicu konflik di masyarakat.

Di singgung soal pernyataan JK lainnya yang menyebut negara bisa rusak jika dipimpin dirinya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini tak menanggapi.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasannya memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi terkait polemik ijazah, menegaskan posisinya sebagai senior dan netral dalam isu tersebut.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memberikan klarifikasi terkait penggunaan kata "syahid" saat ceramah di UGM yang memicu polemik, menegaskan konteksnya dalam pembahasan konflik agama.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa prajurit yang gugur bukan hanya pejuang bagi bangsa, tetapi juga simbol pengabdian Indonesia untuk dunia.

Menurut Jusuf Kalla, pembersihan lingkungan menjadi langkah awal yang penting dalam proses rehabilitasi.

JK menjelaskan, PMI yang bekerja sama dengan lembaga internasional Mer-C, juga akan mengirim bantuan ke Afghanistan untuk membantu melayani para korban.

Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-10 & ke-12, memberikan pendapatnya mengenai sengketa empat pulau milik Aceh yang kini jadi Masuk Sumut

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.