Pemerintah Sahkan Kepengurusan PMI Pimpinan Jusuf Kalla

Menteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).

Hal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.

Dari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.

Agung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan

JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.

Budi menegaskan PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki aturan tersendiri.

JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.

Sempat terjadi kericuhan, ketika Munas tersebut berlangsung. Agung Laksono justru mendeklarasikan sebagai Ketua Umum PMI tandingan

JK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.

JK kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) PMI secara aklamasi karena mendapatkan suara lebih dari 50 persen.

JK menyoroti peran strategis masjid dalam membangun kemajuan umat. Ia mengemukakan konsep bahwa masjid harus 'dimakmurkan dan memakmurkan'.

Kedatangan Kalla disambut langsung oleh Presiden Prabowo dengan hangat.

Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut turut dihadiri Solichin Kalla selaku CEO Kalla Group.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, permintaan pertemuan tersebut disampaikan JK beberapa hari lalu.

JK mengungkap karakter perang modern yang kini beralih kiblat. Dari perang konvensional berubah menjadi perang berbasis teknologi.

Jusuf Kalla menegaskan kemajuan negara bergantung pada keseimbangan peran pemerintah dan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa prajurit yang gugur bukan hanya pejuang bagi bangsa, tetapi juga simbol pengabdian Indonesia untuk dunia.

Menurut Jusuf Kalla, pembersihan lingkungan menjadi langkah awal yang penting dalam proses rehabilitasi.

JK menjelaskan, PMI yang bekerja sama dengan lembaga internasional Mer-C, juga akan mengirim bantuan ke Afghanistan untuk membantu melayani para korban.

Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-10 & ke-12, memberikan pendapatnya mengenai sengketa empat pulau milik Aceh yang kini jadi Masuk Sumut

Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.

Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.