JK Meradang Ceramahnya di UGM Dipermasalahkan: Pahami Dulu Konteksnya, yang Hadir Orang Intelektual!

Ceramah yang ia sampaikan saat bulan Ramadan itu ditujukan kepada audiens terbatas, yakni kalangan Muslim dan intelektual.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait polemik ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 5 Maret 2026 dan ramai dan beredar di media sosial. Ceramah itu disalahpahami karena dipotong dari konteks utuh.

Hal ini disampaikan di kediamannya di kawasan Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

JK mengatakan, ceramah yang ia sampaikan saat bulan Ramadan itu ditujukan kepada audiens terbatas, yakni kalangan Muslim dan intelektual. Karena itu, pemilihan istilah dan pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan latar belakang pendengar.

"Ceramah Ramadan itu artinya yang hadir orang Muslim, di masjid lagi, kemudian di kampus, berarti yang hadir orang intelektual. Itu harus dipahami dulu konteksnya," kata JK.

Dalam konferensi persnya, JK menyinggung kembali pengalaman masa lalu terkait konflik komunal di Maluku dan Poso yang terjadi sekitar dua dekade lalu.

Ia mengingatkan, konflik tersebut merupakan tragedi kemanusiaan besar yang tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan sentimen agama.

Menurutnya, konflik di Maluku menelan banyak korban jiwa dalam kurun waktu tiga tahun. Angka ini disebutnya jauh lebih tinggi dibanding konflik berkepanjangan di Aceh yang berlangsung sekitar 30 tahun dengan korban sekitar 15.000 jiwa.

"Bayangkan, 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Itu berarti setiap tahun ribuan orang jadi korban. Ini jauh lebih tinggi dibanding konflik lain," sebutnya.

Selain korban jiwa, dampak sosial juga sangat besar. Di Poso, jumlah pengungsi disebut mencapai sekitar 100.000 orang. JK yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) mengaku terjun langsung ke lapangan untuk membantu proses penyelesaian konflik.

Ia menyampaikan, dia bersama sejumlah pihak pernah masuk langsung ke wilayah konflik tanpa pengawalan ketat demi meredakan ketegangan.

Dia menilai, pendekatan dialog dan pemahaman lintas kelompok menjadi kunci utama dalam menghentikan kekerasan.

"Saya datang tanpa pengawal, masuk ke daerah itu. Tidak ada presiden, tidak ada jenderal yang bisa masuk saat itu," ucapnya.

Ia juga menggambarkan bagaimana brutalnya konflik saat itu, termasuk praktik kekerasan yang melibatkan warga sipil hingga anak-anak. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh keyakinan keliru yang mengaitkan kekerasan dengan ajaran agama.

Salah satu bagian ceramah yang menuai polemik adalah penggunaan istilah 'syahid' dan 'martir'. JK menegaskan, kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang serupa, yakni meninggal dalam konteks mempertahankan keyakinan.

Namun, ia menekankan penggunaan istilah 'syahid' dalam ceramahnya semata-mata karena forum tersebut berlangsung di masjid dan dihadiri umat Muslim.

"Kalau saya pakai istilah 'martir', belum tentu dipahami. Jadi saya gunakan istilah yang sesuai dengan audiens. Itu konteksnya," jelasnya.

Penjelasan JK

Dia menegaskan, ia tidak pernah bermaksud menjustifikasi kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, justru ingin menunjukkan bahwa konflik yang mengatasnamakan agama sering kali lahir dari pemahaman yang keliru.

Dalam penjelasannya, JK memastikan tidak ada agama, baik Islam maupun Kristen, yang mengajarkan pembunuhan atau kekerasan terhadap sesama manusia. Ia menyebut, konflik yang terjadi lebih banyak dipicu oleh faktor politik, ekonomi, dan kesalahpahaman ideologis yang kemudian dibungkus dengan narasi agama.

"Tidak ada ajaran agama yang mengatakan bunuh saudaramu. Itu tidak ada, baik dalam Islam maupun Kristen," tegasnya.

Konflik Komunal

Ia juga mengingatkan, dalam konflik komunal, kedua belah pihak sering kali merasa berada di pihak yang benar secara religius, sehingga konflik menjadi sulit dihentikan.

JK pun mengajak generasi muda, khususnya calon pemimpin masa depan, untuk tidak menggunakan agama sebagai alat konflik. Ia menekankan, pentingnya keadilan, rasionalitas, dan pemahaman lintas budaya dalam menjaga persatuan.

"Jangan sekali-kali agama dipakai untuk berkonflik. Anda semua calon pemimpin, harus adil dan tidak boleh membawa agama untuk kepentingan konflik," tegasnya.