Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus

Fadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Muncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

Sugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Deklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024

Kuasa hukum keluarga, Marselinus Edwin menilai putusan dibacakan jauh dari rasa keadilan. Mereka mendesak Oditur Militer segera mengajukan banding.

Kekecewaan itu diungkapkan keluarga usai menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap tiga prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut, Rabu (3/6/2026).

Pertimbangan tersebut disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan perkara pada Rabu (3/6/2026).

Hukuman paling berat dijatuhkan kepada Serka Mochamad Nasir (MN). Prajurit TNI AD itu divonis 13 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

Kejagung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat. Belasan penyidik Pidsus diterjunkan, sementara perkara yang disidik belum diungkap.

Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu.

Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

Kang Eep juga menyampaikan pentingnya bukti kecurangan dan kejahatan pemilu yang kredibel dan kuat.

Sahroni mengklaim, NasDem, PKB, dan PKS masih solid di Koalisi AMIN.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan, saat ini pihaknya menemukan banyak fakta kecurangan Pemilu 2024.