Jawa Barat Tertinggi Kasus Keracunan, Legislator Usul Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Sekolah dan Ponpes
Anggota DPRD Jabar mengusulkan pengelolaan mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sekolah dan ponpes, menyusul tingginya kasus keracunan di Jawa Barat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, mengusulkan perubahan signifikan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini disampaikan menyusul tingginya angka kasus keracunan yang terkait dengan program tersebut di wilayah Jawa Barat.
Aceng menyarankan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat dikelola secara mandiri oleh kantin-kantin di sekolah dan pondok pesantren. Selain itu, ia juga melihat potensi keterlibatan ibu-ibu kader posyandu dalam implementasi program ini di tingkat lokal.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan keamanan pangan dan meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis. Pengelolaan mandiri dinilai lebih menjamin kebersihan dan kesesuaian menu dengan kebutuhan siswa.
Tingginya Angka Keracunan dan Urgensi Perubahan Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis
Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah korban keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 11.000 orang menjadi korban sejak awal tahun ini hingga 5 Oktober 2025.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kasus keracunan tertinggi, mencapai 4.125 korban per 12 Oktober 2025, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Angka ini jauh melampaui provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melihat kondisi ini, Aceng Malki menegaskan perlunya perubahan model pengelolaan. "Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah, di kantin sekolah saja," kata Aceng di Bandung.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik anak didiknya. Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis secara mandiri di sekolah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Model Pengelolaan Mandiri untuk Program Makan Bergizi Gratis yang Lebih Efektif dan Aman
Aceng Malki mengemukakan bahwa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis langsung di sekolah akan menjamin keamanan dan kebersihan pangan. Model ini juga dinilai lebih efektif karena fokus pada skala yang lebih kecil, yaitu per sekolah atau lembaga pendidikan.
Dengan dapur MBG yang skalanya lebih kecil, misalnya untuk 500-1.000 anak per dapur, pengawasan akan jauh lebih mudah. "Kalau bisa, dapurnya tidak sampai ribuan porsi, cukup untuk 500-1.000 anak per dapur, misalnya di kantin sekolah atau pesantren," ucap Aceng.
Selain itu, pengelolaan mandiri ini berpotensi memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. Keterlibatan kantin sekolah dan ibu-ibu kader posyandu dapat menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat dan memastikan makanan disiapkan oleh pihak yang dekat dengan penerima manfaat.
Pengawasan dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat tetap diperlukan untuk memastikan standar kualitas dan gizi terpenuhi. Hal ini akan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis lebih terarah dan minim risiko keracunan.
Data mengenai kasus keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:
- Total korban keracunan MBG secara nasional: Lebih dari 11.000 orang (per 5 Oktober 2025, Kemenkes).
- Total korban keracunan MBG secara nasional: 11.566 anak (per 12 Oktober 2025, JPPI).
- Provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi (Januari-12 Oktober 2025):
- Jawa Barat: 4.125 korban
- Jawa Tengah: 1.666 korban
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 1.053 korban
- Jawa Timur: 950 korban
- Nusa Tenggara Timur: 800 korban
Sumber: AntaraNews