ISKI Dukung WFH Pemprov Jatim pada Hari Rabu, Jaga Produktivitas ASN

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur mendukung penuh kebijakan WFH Pemprov Jatim bagi ASN pada hari Rabu, setelah riset digital menunjukkan penolakan WFH Jumat karena potensi libur panjang.

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga tingkat produktivitas serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dukungan tersebut muncul setelah ISKI Jatim melakukan riset digital mendalam yang menunjukkan preferensi mayoritas masyarakat. Hasil riset tersebut secara spesifik merekomendasikan hari Rabu sebagai hari paling tepat untuk pelaksanaan WFH guna menghindari potensi penurunan produktivitas.

Langkah ini merupakan respons atas aspirasi publik yang berkembang di ruang digital, menyoroti pentingnya akuntabilitas kinerja aparatur. Pemprov Jatim diharapkan mempertimbangkan masukan ini dalam perumusan kebijakan WFH yang efektif dan sesuai kebutuhan.

Dukungan ISKI dan Hasil Riset Digital

Ketua ISKI Jawa Timur, Suko Widodo, menegaskan bahwa hasil riset digital yang mereka lakukan menunjukkan penolakan kuat dari masyarakat terhadap penerapan WFH pada hari Jumat. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan potensi memicu libur panjang terselubung, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas ASN.

Menurut Suko, pilihan hari Rabu sebagai hari WFH telah diuji melalui interaksi dengan netizen, dan mayoritas dari mereka menghendaki hari tersebut sebagai opsi paling tepat. Media sosial kini menjadi instrumen krusial untuk mengukur akuntabilitas kinerja aparatur secara terbuka dan transparan.

Oleh karena itu, Suko Widodo menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk WFH Pemprov Jatim, harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terus berkembang di ruang digital. Hal ini memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan harapan dan kebutuhan publik.

Analisis Pakar dan Efisiensi Kebijakan WFH

Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrated Digital Research Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, turut menguatkan temuan ini. Analisis terhadap 7.738 komentar netizen menunjukkan kekhawatiran signifikan terhadap potensi penyalahgunaan waktu jika WFH diterapkan pada hari Jumat.

Irwan menjelaskan, "Kalau WFH dilakukan pada hari Jumat, itu malah justru bermasalah karena akan menambah libur. Akhirnya bukan bekerja malah berjalan-jalan." Pernyataan ini menggarisbawahi risiko penurunan efektivitas kerja jika WFH tidak ditempatkan pada hari yang tepat.

Masyarakat cenderung menginginkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi energi, termasuk mendorong penggunaan transportasi umum atau bersepeda sebagai alternatif penghematan bahan bakar. Irwan menambahkan, "Rabu itu jauh lebih efektif digunakan sebagai WFH karena berjauhan dengan liburan yang lain. Turunannya bisa dilakukan dengan pemanfaatan fasilitas umum."

Tren data hingga awal April 2026 secara konsisten menempatkan hari Rabu sebagai pilihan tertinggi dibandingkan hari lainnya dalam percakapan di media sosial. Irwan menyebutkan, "Persentasenya untuk Rabu itu tertinggi pertama kemudian hari Kamis baru hari Jumat. Jadi pilihannya itu." Ini memperkuat argumen bahwa WFH Pemprov Jatim pada hari Rabu adalah pilihan paling strategis.

Sumber: AntaraNews